Menteri Agama Suryadharma Ali. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta memutuskan tak akan menghadiri dua muktamar, baik yang digelar kubu Suryadharma Ali pada 23-26 Oktober 2014 di Jakarta maupun kubu Emron Pangkapi yang diadakan pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. (Baca: PPP Yogya Usulkan Penjadwalan Ulang Muktamar)
"Kami tertekan karena konstituen bingung akibat perpecahan elite, sehingga kami putuskan menjadi poros tengah dan tetap menuntut islah," kata anggota DPC PPP Kota Yogyakarta, Sila Rita, kepada Tempo, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca: PPP Jatim Ingin Muktamar Surabaya Dijadikan Momentum Islah)
Keputusan itu disampaikan Sila menyusul beredarnya desakan dari 14 pengurus cabang PPP di Kota Yogya yang meminta kejelasan kebijakan DPC. Sila menuturkan keputusan itu telah disepakati lima DPC kabupaten/kota hingga Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY. (Baca juga: SDA: Saya Kecewa Ditelikung Fraksi PPP)
Sebab, adanya dua muktamar memicu rontoknya elemen-elemen yang selama ini telah melebur dalam tubuh PPP. Di Yogya, PPP terbangun atas banyak elemen, dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan unsur sipil lain di luar organisasi kemasyarakatan keagamaan. "Daripada elemen terpecah, maka kami kembalikan muktamar ke aturan mahkamah partai sebagai dasar aturan tertinggi pelaksanaan muktamar," ujarnya.
Menurut Sila, sikap netral tak hanya ditempuh PPP Yogya. DPW DIY sudah menggandeng sebelas DPW lain di Indonesia untuk ikut bersikap netral dan menuntut muktamar diselenggarakan dengan melibatkan perwakilan dari kubu Suryadharma Ali dan kubu Emron Pangkapi.
