Seorang petugas keamanan melintas disamping bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut hibah dari GIZ Jerman (lembaga non-profit yang didirikan pemerintah federal Jerman). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggunakan teknologi informasi untuk kampanye dan sosialisasi pemberantasan korupsi. Di antaranya menggunakan situs jejaring sosial, portal berita, video streaming, dan radio streaming di kanal KPK. "KPK sedang menjajaki kerja sama dengam google untuk kampanye antikorupsi," kata juru bicara KPK, Johan Budi, dalan roadshow Anti-Corruption Clearing House, Selasa, 14 Oktober 2014.
Menurut Johan, berbagai informasi penting tentang gerakan antikorupsi akan ada di Twitter, YouTube, Path, dan Facebook, yang terhubung dengan anak muda. Bahkan video streaming dan radio streaming KPK telah bekerja sama dengan jaringan lembaga penyiaran komunitas. Dengan demikian, informasi antikorupsi mudah diakses langsung oleh masyarakat. Media alternatif itu diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari berita atau informasi yang disiarkan media arus utama. (Baca: Jokowi Diminta Perkuat KPK, LPSK dan PPATK)
Johan berharap aktivitas itu tak sekadar kampanye, tetapi menjadi propaganda gerakan antikorupsi. Tujuannya untuk mengubah perilaku koruptif serta lambat laun menjauhi tindakan koruptif itu. Gerakan antikorupsi melibatkan berbagai pihak, seperti akademikus, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan aparat penegak hukum. Kampanye dan sosialisasi akan dilakukan secara masif dengan melibatkan sejumlah media. (Baca: MUI Minta Pemuka Agama `Melek` Seluk-beluk Korupsi)
Pendidikan antikorupsi juga akan dilakukan sejak dini dengan melibatkan pelajar. Sejak enam tahun lalu, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan pendidikan antikorupsi.
KPK telah menyusun modul pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi. Bahkan telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendirikan warung kejujuran di sekolah. KPK juga telah bekerja sama dengan seratus perguruan tinggi untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi.
