Ketua DPR: Pemilihan Pimpinan Komisi Agenda Akhir

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 14 Oktober 2014 15:19 WIB

Ekspresi Ketua DPR, Setya Novanto, ketika mendengar perolehan suara pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan tidak ada perubahan jumlah komisi di lembaga legislatif. "Sesuai dengan rapat pimpinan kemarin, kita putuskan jumlahnya tetap sebelas komisi," ujar Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 14 Oktober 2014 (baca: PPP Dapat Jatah 2 Ketua Komisi di DPR).

Dalam rapat gabungan fraksi-fraksi yang diselenggarakan sejak pukul 10.00, jumlah anggota tiap komisi sudah diputuskan 45-50 orang. Namun, cara pemilihan ketua fraksi belum diputuskan hingga saat ini. "Kami masih membicarakan soal badan legislasi, masalah pemilihan terakhir," kata Setya. Lembaga legislasi ini dibuat khusus untuk menginventarisasi undang-undang yang perlu dibuat DPR.

Setya menyatakan akan menjalankan pembagian alat kelengkapan sesuai dengan asas dan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. (Baca: Golkar Incar 4 Pimpinan Komisi DPR) Selain itu, akan dilakukan pembicaraan dengan para ketua fraksi guna mencapai kesepakatan mengenai tata cara pemilihan, apakah musyawarah-mufakat atau pemungutan suara.

Sebelumnya, ada usul dari lingkup internal koalisi pro-Prabowo untuk memekarkan komisi tertentu, seperti Komisi I. Alasannya, komisi ini mencakup tema kerja yang luas, dari komunikasi publik hingga militer.

URSULA FLORENE SONIA

Berita lain:
Rabu,Polisi Gelar Perkara Lamborghini Hotman Paris
Berkas Novel FPI Siap Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pergerakan IHSG Diperkirakan Tertahan
Sopir Bus Maut Harapan Jaya Melarikan Diri

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya