Kiri-kanan: Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam pembekalan anggota DPR 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara koalisi pro-Prabowo, Tantowi Yahya, mengatakan partai-partai yang bergabung dalam koalisinya bersepakat menghendaki adanya pemekaran alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ini berarti ada kemungkinan penambahan jumlah komisi di DPR. Musababnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya ini, penambahan jumlah komisi tersebut untuk efektivitas pengawasan dan legislasi di parlemen.
Tantowi mencontohkan, para anggota Komisi I harus memiliki pemahaman soal pertahanan, intelijen, politik luar negeri, dan penyiaran. (Baca: Situasi Banggar DPR Diprediksi Bakal Panas)
"Sulit mencari anggota yang bisa memahami empat cakupan kerja komisi yang begitu luas," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 13 Oktober 2014. "Jadi, ini bukan masalah waktu beradaptasi untuk anggota DPR dengan bidang kerjanya."
Tantowi menginginkan Komisi Pertahanan setidaknya dipecah menjadi dua, yakni komisi yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, dan intelijen serta yang membidangi informasi terkait dengan penyiaran dan telekomunikasi. (Baca: Analis: Kunci Jaga Investasi, DPR-Pemerintah Akur)
Namun, untuk total berapa komisi yang akan dimekarkan, Tantowi bergeming. "Belum kami tentukan, masih dibahas internal dulu." Saat ini ada sebelas jumlah komisi di DPR.
Sebelumnya, partai anggota koalisi pro-Jokowi menilai pemekaran komisi di DPR hanya untuk membagi-bagi jabatan. (Baca: PPP Dapat Jatah 2 Ketua Komisi di DPR)
Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Saleh Husin menganggap pemekaran komisi harus dipikirkan secara matang. "Agar tidak ada kesan hanya ingin mencari kekuasaan," kata Saleh.
Menurut Saleh, jumlah komisi di DPR saat ini sudah cukup dan ideal untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
