Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencuitkan curahan hatinya di Twitter. Melalui akun resminya @SBYudhoyono, ia membantah akan menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla guna memperpanjang jabatannya. "Keterlaluan jika menuduh saya ingin memperpanjang masa jabatan saya. Apa pun, jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang," katanya pada Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Disebut Bakal Curangi Jokowi, Ini Kata SBY)
Ia mengaku mendaparkan isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK ini dari seorang "tokoh reformis terkemuka". Info mengenai penjegalan ini, menurut SBY, aneh dan menyesatkan. Berita hasutan ini dianggap untuk mengacaukan situasi politik yang saat ini sudah panas dengan perseturuan antara dua kubu, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. Disebutkan pelantikan akan dibuat tidak terlaksana karena kuorum tidak tercapai di Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Lebih lanjut diisukan, dengan tidak dilantiknya @jokowi_do2 , SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden," tulis dia. (Baca: Jokowi-JK Dijegal, Pengamat: SBY Keluarkan Dekrit)
Tuduhan ada niatan memperpanjang masa jabatan ini, menurut SBY, sangat keterlaluan. Ia menegaskan ikut memperjuangkan konstitusi yang menetapkan seorang presiden hanya dapat menjabat selama dua periode. Ia berpendapat saat ini presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat dan MPR tidak memiliki hak untuk tidak mengesahkan seorang presiden terpilih. SBY meyakini Ketua MPR saat ini, Zulkifli Hasan, tidak akan mencurangi prosesi pelantikan. "Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game) politik kita," ujar dia. (Baca: Pendukung Waspadai Hambatan Pelantikan Jokowi)
SBY mengajak pula seluruh elemen masyarakat, mulai dari elite politik hingga tokoh masyarakat, untuk tidak menambah ruwet situasi politik saat ini. Ia menyuarakan dukungan untuk Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara pada 20 Oktober 2014. Terakhir, ia menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatannya melebihi dua periode. "Satu hari pun tidak. Sepuluh tahun sudah sangat cukup dan saya syukuri," tulis dia.
