AJI Minta Hashim Buktikan jika Ada Berita Keliru

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 10 Oktober 2014 22:07 WIB

Ketua Dewan Penyantun Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Hashim Djojohadikusumo. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, baru-baru ini menggegerkan media sosial dengan wawancaranya bersama Wall Street Journal, yang dilansir pada Selasa lalu.

Di dalam wawancara itu, Hashim, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, mengutarakan niatnya untuk melakukan oposisi aktif, termasuk memanfaatkan kewenangan voting untuk penentuan komposisi pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara.

Ini menimbulkan kesan Hashim berniat menghambat pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. (Baca: Soal Veto 100 Posisi, Hashim Dianggap Tak Paham UU)

Politikus Gerindra ini lantas mengeluh bahwa wawancara berbahasa Inggris-nya itu mengalami perubahan makna atau dipelintir saat disadur oleh media-media lokal.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Eko Maryadi meminta Hashim membuktikan klaimnya. "Kalau memang ada pelintiran, bagian mana? Hashim harus membuktikan," ujar Eko saat dihubungi pada Jumat, 10 Oktober 2014.

Menurut Eko, jika merasa pernyataannya telah disalahtafsirkan, Hashim bisa menempuh jalur pengaduan kepada media bersangkutan. (Baca: Begini Saduran Wawancara Hashim Djojohadikusumo)

"Kalau merasa dirugikan, dia bisa melakukan hak jawab," tutur Eko. Apalagi kalau ucapan itu ditulis keliru oleh puluhan media di Indonesia.

Eko menyayangkan jika ada tendensi untuk mencari perhatian, yang biasanya dilakukan oleh politikus yang tidak memiliki kredibilitas.

Eko menilai Hashim tidak sungguh-sungguh mengeluhkan ucapannya itu. Tindakan Hashim lebih didasari pembenaran diri karena rekan-rekannya dari koalisi pro-Prabowo tidak memberikan tanggapan positif.

Namun Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan mengatakan tak berminat menempuh cara seperti itu terhadap pemerintahan Jokowi-JK. (Baca: PAN Ogah Ikuti Hashim Jegal Jokowi)


URSULA FLORENE SONIA












Advertising
Advertising










Terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

18 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya