Tampik Pemakzulan, Ini Jaminan Ketua DPR

Reporter

Jumat, 10 Oktober 2014 21:25 WIB

Presiden terpilih Jokowi usai menjawab pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan tidak ada upaya pemakzulan terhadap pelantikan presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, langkah persiapan pelantikan merupakan jaminannya.

"(DPR) tidak ada pemikiran pemakzulan itu. Jaminannya, ya, persiapan (pelantikan) ini," kata Setya di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Ketua MPR: Pemakzulan Bahasa Menyeramkan)

Setya berujar, dengan adanya pelantikan tersebut, dia berharap antara legislatif dan pemerintah bisa berjalan dengan sinergis. "Kita harus buat pemikiran dan tujuan program yang sama."

Bahkan, tutur Setya, fraksi-fraksi di DPR akan menghadiri pelantikan tersebut. "Semua fraksi akan datang," katanya. (Baca: Ketua MPR: 20 Oktober, Kami Kerja Keras)

Adapun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menuturkan lembaganya akan berupaya keras mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Pada 20 Oktober, kami bakal kerja keras," ujar Zulkifli, Jumat, 10 Oktober 2014.

Bahkan politus Partai Amanat Nasional ini mengatakan pelantikan presiden merupakan cerminan bangsa yang berdemokrasi dan berdaulat. "Itu wajah kita. Pelantikan itu akan disaksikan masyarakat dan dunia," katanya. (Baca: Ical Instruksikan Koalisi Hadiri Pelantikan Jokowi)

TRI SUSANTO SETIAWAN




Baca juga:
Pecat Buruh, Gudang Garam Bantah Beralih ke Mesin
PPP Tak Kebagian Kursi MPR, Begini Jawaban Prabowo

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

21 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya