SBY didampingi Boediono beri keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. Tolak Pilkada Lewat DPRD, SBY Tanda Tangani 2 Perpu. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Denpasar - Setelah voting DPR yang meloloskan RUU Pilkada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menjadi sasaran kemarahan rakyat. Padahal, dia sudah berusaha mencegah hal tersebut terjadi. "Mestinya kemarahan rakyat dibagi dua dengan mereka yang memang mengusulkan perubahan," kata SBY usai membuka acara Bali Democracy Forum VII di Nusa Dua, Bali, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu)
SBY kembali mengungkapkan secara pribadi dia meyakini pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan yang lebih baik dibanding pemilihan melalui perwakilan atau DPRD. Sebabnya, pilkada langsung akan mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. "Tapi, ya, sudahlah, mungkin mereka berpikir presiden bisa melakukan segalanya," kata SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Berdasarkan survei dan jajak pendapat sejak 2010, kata SBY, sekitar 90 persen rakyat lebih menyukai pilkada langsung. Survei setelah dikeluarkannya Perpu Pilkada pun memperlihatkan dukungan 75 persen rakyat Indonesia. "Saya hanya menekankan perlunya melakukan perbaikan-perbaikan untuk menekan eksesnya, seperti politik uang dan munculnya pemimpin yang kurang kompeten," ujar SBY. (Baca: Tagar #WelcomeMrLiar Beredar, Ini Kata Istana)
SBY sengaja mengungkapkan masalah kontroversi RUU Pilkada di hadapan peserta BDF yang berasal dari 85 negara. Tujuannya agar negara-negara lain dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam melakukan penataan lembaga demokrasi. Masalah tersebut, ujar SBY, juga menunjukkan perlunya kepekaan seorang pemimpin dalam menangkap dan mendefinisikan keinginan rakyatnya.
Presiden SBY meneken Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Oktober 2014. Pada saat itu juga SBY meneken dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir beleid yang menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung itu. “Alhamdulillah perpu sudah rampung. Sudah saya tanda tangani dan segera saya kirim ke DPR ,” kata SBY. (Baca: SBY Pahami Walk-Out Demokrat)
