Presiden terpilih Jokowi bertemu dengan presiden SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan partainya tidak akan bergabung dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo. "Kami tetap berperan sebagai penyeimbang," ujarnya, Kamis, 9 Oktober 2014.
Hermanto menjelaskan Demokrat mengambil sikap tersebut agar dapat melakukan peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. "Kalau ada kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat, kami akan mendukung. Jika tidak, kami akan melakukan koreksi," katanya.
Meski demikian, sikap itu juga berlaku bagi peran yang dimainkan koalisi partai pendukung Prabowo di parlemen. Produk legislasi yang muncul atas inisiatif Dewan akan disikapi secara kritis demi kepentingan rakyat. "Jangan disalahartikan kami ingin bermain di dua kaki," ujarnya.
Menurut Agus, posisi itu membuat Demokrat enggan menjalin koalisi secara permanen dengan kubu Jokowi. Adapun keberadaan mereka bersama koalisi Prabowo di parlemen lebih didasarkan atas platform kepentingan rakyat. "Tidak ada kontrak politik dengan Demokrat," katanya.
Dalam wawancara dengan Tempo, Jokowi menyatakan masih membuka peluang koalisi sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto. Koalisi bisa saja dijalin dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
16 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
