Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Jokowi diajak berfoto usai mendengarkan rapat pandangan para fraksi-fraksi partai di Gedung DPRD, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo tidak khawatir dengan dominasi partai koalisi pro-Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, sistem pemerintahan yang berlaku merupakan presidensial, bukan parlementer. Bahkan Jokowi mengaku tidak mempunyai langkah antisipasi apa pun untuk menghadapi koalisi pro-Prabowo di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Wajah aku wajah khawatir? Kan, tidak. Tak ada antisipasi, hanya dengar dan dekat dengan rakyat," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca: Pertikaian Kubu Jokowi-Prabowo Ancam Investasi)
Jokowi menuturkan pemilihan presiden telah usai. Seharusnya, semangat seluruh partai adalah membenahi negara dan menyejahterakan rakyat. Agar Indonesia semakin sukses, Jokowi menganjurkan semua partai saling bersinergi.
Kalau masih ingin bersaing, Jokowi menyarankan agar dilakukan lima tahun lagi saat pemilu. "Jangan ada jegal-menjegal. Ini untuk rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan Jokowi." (Baca: Koalisi Pro-Prabowo Bakal Ubah UU Perbankan dan Migas)
Ihwal rencana Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang mewacanakan perlunya mengubah 120 undang-undang, Jokowi juga merasa tidak khawatir. Asal, semangat mengubah undang-undang bukan untuk kepentingan sesaat, melainkan untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki negara. "Kalau itu, malah saya dukung," kata Jokowi. (Baca: Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR)
Koalisi pro-Prabowo mendominasi paket pimpinan MPR dan DPR. Bendahara umum Golkar Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR pada 26 September lalu. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, terpilih sebagai Ketua MPR pada Rabu, 8 Oktober 2014.
