Penolakan LSM terhadap Bali Democracy Forum Disesalkan

Reporter

Kamis, 9 Oktober 2014 09:09 WIB

Menteri Luar Negeri Marty Nata Legawa, beri ucapan selamat kepada Dino Patti Djalal usai dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyayangkan sikap sebelas lembaga swadaya masyarakat yang menolak hadir dalam Bali Democracy Forum 2014. Pasalnya, sebelas LSM tersebut menganggap acara itu hanya serimonial Susilo Bambang Yudhoyono semata. Menurut mereka, rezim SBY menyebabkan hak kebebasan masyarakat sipil ditekan.

"Saya menyayangkan sikap mereka. Harusnya, kalau memang ingin bersuara soal kegagalan demokrasi, ajang ini yang paling tepat," kata Dino saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Oktober 2014.

Bali Democracy Forum, ujar Dino, merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan sejak 2008. "Acara ini sudah diakui dan didengar dunia. Pendapat mereka tentu akan didengar," tutur Dino. (Baca: 3 Kepala Negara Hadiri Bali Democracy Forum)

Menurut Dino, alasan sebelas LSM tersebut tak hadir karena menganggap SBY memundurkan demokrasi itu juga tidak benar. "SBY terbukti menolak pengesahan UU Pilkada, baik dari pernyataan lisan dan bahkan mengeluarkan perpu," katanya.

Namun Dino tak mempermasalahkan penolakan sebelas LSM tersebut. "Ini negara demokrasi. Kami tentu tak bisa memaksa mereka."

Sebelumnya, 14 LSM diundang oleh SBY untuk menghadiri Bali Civil Society Forum dan Bali Democratic Forum. Mereka diminta sebagai pembicara di perhelatan yang dihadiri oleh mayoritas negara-negara di Asia Tenggara itu.

Namun, sebelas dari 14 LSM itu mengundurkan diri sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena menganggap kemunduran demokrasi justru terjadi di negeri ini.

Sebelas LSM yang menolak datang ke undangan presiden itu adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Corruption Watch, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Migrant Care, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tranparency Internasional Indonesia, serta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia.


INDRI MAULIDAR



Terpopuler
Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi
Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR
PDIP Serang Balik Hashim Soal Jokowi
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya

Berita terkait

Panwaslu Luar Negeri Pantau Potensi Calo Suara di Malaysia

24 Maret 2019

Panwaslu Luar Negeri Pantau Potensi Calo Suara di Malaysia

Pernyataan pihak Panwaslu adalah tanggapan terhadap laporan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal yang melapor kepada Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Intip Rahasia Sukses Dino Patti Djalal di Dunia Internasional

11 November 2017

Intip Rahasia Sukses Dino Patti Djalal di Dunia Internasional

Mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal membagi kiat sukses di negeri orang. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Dino Patti Djalal: Diaspora Indonesia Bukanlah Brain Drain

1 Juli 2017

Dino Patti Djalal: Diaspora Indonesia Bukanlah Brain Drain

Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global Dino Patti Djalal mengatakan keberadaan diaspora Indonesia bukanlah brain drain.

Baca Selengkapnya

Kongres Diaspora Indonesia Ada 2, Dino Bantah Ada Perpecahan

23 Juni 2017

Kongres Diaspora Indonesia Ada 2, Dino Bantah Ada Perpecahan

Ketua Board of Trustees Indonesian Diaspora Network Global Dino Patti Djalal membantah perpecahan di organisasinya meski ada 2 kali Kongres Diaspora.

Baca Selengkapnya

Pada 2030, Kemiskinan Ditargetkan Terhapus  

17 Oktober 2016

Pada 2030, Kemiskinan Ditargetkan Terhapus  

Dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 1,1 miliar orang terangkat dari kemiskinan yang ekstrim.

Baca Selengkapnya

Dino: Proses Cabut Kewarganegaraan di AS Panjang dan Lama

22 Agustus 2016

Dino: Proses Cabut Kewarganegaraan di AS Panjang dan Lama

Pengajuan untuk melepaskan kewarganegaraan AS harus dikonsultasikan dan disetujui departemen-departemen terkait.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Mantan Dubes Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal Tak Kenal Arcandra

15 Agustus 2016

Mantan Dubes Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal Tak Kenal Arcandra

Dino Patti Djalal tidak pernah menandatangani surat perpindahan kewarganegaraan Arcandra.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya