TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan koalisi pendukung Prabowo Subianto akan tetap mempertahankan sistem pemilihan presiden secara langsung. Menurut dia, sejauh ini tidak ada usulan presiden akan dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Baca: Heboh DPR Jegal Jokowi, Fahri: Jangan Paranoid!)

Menurut Fadli, koalisi pro-Prabowo menghargai perubahan yang telah dilakukan sejak era reformasi. "Sebagai sebuah bangsa, kami menghargai perubahan untuk kemajuan. Prinsipnya, kami ingin demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang kebablasan," katanya di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. (Simak: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi dan Zulkifli Ketua MPR, Ada Teriakan: Terimakasih PPP)

Wacana amendemen yang mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara berembus setelah barisan Prabowo menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR. Dengan desain tersebut, presiden disebut tidak akan dipilih lagi secara langsung, melainkan lewat mekanisme pemilihan di MPR seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. (Baca: Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik )

Sinyal berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Menurut dia, MPR telah memiliki sejumlah kajian yang merekomendasikan amendemen konstitusi. Salah satunya menerapkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan. "Itu yang akan kami kaji," katanya. (Baca: Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR)

RIKY FERDIANTO

Baca juga:
Pria Bunuh Diri di Menara BCA, Ini Identitasnya
PPP: PKS Tak Mau Mengalah Soal Wakil Ketua MPR
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi
PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019