TEMPO.CO, Kediri - Bupati Kediri, Jawa Timur, Haryanti Sutrisno belum mengambil sikap atas keterlibatan camat dan lurah dalam kegiatan politik praktis. Sebelumnya ada laporan bahwa aparat pemerintah yang seharusnya netral ini sedang dimobilisasi menjadi tim sukses suami Haryanti, Sutrisno, dalam pemilihan ketua dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setempat pada tahun depan.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Kediri, Haris Setiawan, mengatakan hingga kini Bupati Haryanti Sutrisno belum memerintahkan inspektorat menyelidiki para lurah dan camat yang terlibat dalam kegiatan partai suaminya. Padahal massa PDI Perjuangan sudah memberikan batas waktu satu pekan kepada bupati untuk menertibkan aparaturnya. "Belum ada respons apa-apa dari Ibu Bupati," kata Haris kepada Tempo, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca berita lainnya: Buruh Nyaris Sweeping Rumah Bupati Kediri)
Haris memastikan Haryanti sudah mengetahui tuntutan para kader PDI Perjuangan tersebut. Sebab, seluruh rekomendasi PDI Perjuangan yang keberatan aparat pemerintah terlibat dalam urusan politik praktis sudah disampaikan kepada bupati dalam unjuk rasa, Selasa kemarin, 7 Oktober. Jika benar para abdi negara itu terlibat dalam tim pemenangan Sutrisno menjadi Ketua PDI Perjuangan Kediri periode 2015-2020, PDI Perjuangan menuntut agar mereka dikenai sanksi.
Sehari sebelumnya, ratusan massa PDI Perjuangan berunjuk rasa di kantor Bupati Kediri. Mereka meminta Haryanti menarik para lurah dan camat yang menjadi tim sukses Sutrisno. Menurut pengunjuk rasa, sejak memimpin PDI Perjuangan Kediri pada 2010, Sutrisno, yang juga bekas bupati, kerap memanfaatkan aparat pemerintah untuk kerja partai. Hal ini membuat pengurus partai merasa tersingkir karena seluruh roda organisasi dikendalikan Sutrisno bersama para lurah dan camat. (Baca: Bupati Kediri Tak Dikenal Warganya)
Antok Triantoro, Ketua Pengurus Ranting PDI Perjuangan Kecamatan Ngasem, memberi tenggat satu minggu kepada Bupati Haryanti untuk menarik aparaturnya dari kegiatan partai. Jika hal itu tak bisa dipenuhi, massa PDI Perjuangan akan terus berunjuk rasa menolak kepemimpinan Sutrisno dan keluarganya yang selama ini menguasai birokrasi Kediri. "Dalam seminggu lurah dan camat harus ditertibkan," katanya.
Keberadaan aparat pemerintah dalam partai politik ini, menurut Antok, membuat kinerja organisasi tidak sehat. Bahkan kantor PDI Perjuangan Kabupaten Kediri selama empat tahun terakhir tak pernah dipergunakan untuk rapat. Sutrisno yang juga mantan Bupati Kediri dua periode sebelum digantikan istrinya lebih suka menggunakan aparat pemerintah untuk menopang kerja partai. (Baca pula: DPRD Kediri Coret Anggaran Pilkada Rp 45 Miliar)
