Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok beraktifitas di ruang kerjanya, Gedung Pemprov DKI Jakarta, Jakarta, 21 November 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak lagi mempedulikan tata cara pengangkatan dirinya menjadi gubernur. Ia juga tak mempermasalahkan bila harus bekerja dengan status sebagai pelaksana tugas gubernur sampai masa jabatannya berakhir tiga tahun mendatang.
Joko Widodo saat ini sudah mundur dari posisi gubernur DKI Jakarta. Namun, belakangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyatakan Ahok, sapaan akrab Basuki, tak akan bisa menjabat gubernur tanpa persetujuan dari Dewan. (Baca: Ahok Ingin Bubarkan FPI)
"Tidak apa tak disetujui, jadi Plt pun tak berbeda jauh dengan menjadi gubernur," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 7 Oktober 2014.
Pernyataan para anggota Dewan merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Bab XXIII Pasal 173. Beleid tersebut menyatakan posisi gubernur yang berhalangan tetap digantikan oleh wakil gubernur yang dipilih oleh DPRD.
Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 174 ayat 2. Poin tersebut berbunyi: apabila sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD Provinsi.
Ahok mengatakan wewenang gubernur dan pelaksana tugas tak memiliki perbedaan signifikan. Pelaksana tugas tetap bisa meneken perjanjian kerja sama antardaerah. (Baca: FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai)
Dihubungi secara terpisah, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyaatmadji, mengatakan Ahok secara otomatis berstatus sebagai pelaksana tugas saat presiden menerbitkan surat keputusan yang mengabulkan pengunduran diri Jokowi.
Ahok baru akan menempati posisi gubernur saat surat keputusan baru tentang pengangkatan dirinya terbit. "Pak Ahok berstatus pelaksana tugas sampai ada surat keputusan baru," ujar Dodi. (Baca: Kenapa FPI dan FBR Menolak Ahok?)
