Beredar 'Sprindik' Sebut Setya Novanto Tersangka  

Reporter

Selasa, 7 Oktober 2014 09:30 WIB

Beredar "Sprindik" KPK atas nama Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi anggaran PON Riau 2012. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - "Surat perintah penyidikan" Setya Novanto terbitan Komisi Pemberantasan Korupsi beredar hari ini. Politikus Partai Golongan Karya yang baru saja dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, menurut “sprindik” tersebut, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Pekan Olahraga Nasional Riau XVIII pada 2012.

“Melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PON Riau yang diduga dilakukan oleh tersangka Setya Novanto selaku anggota DPR,” demikian tercantum di “sprindik” itu. (Baca:Setya dan Fahri Dicurigai Mau Lumpuhkan KPK)

"Sprindik" itu diteken Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada 25 September 2014. Dalam dokumen itu, Setya disebut melanggar Pasal 12a/b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal itu memuat aturan tentang gratifikasi bagi penyelenggara negara.

“Sprindik” tersebut disebar ke banyak wartawan Ibu Kota melalui e-mail beralamat bambang.sukoco23@gmail.com, pada hari ini, 7 Oktober 2014, pukul 07.37. Di dalam e-mail, terdapat tiga foto yang memuat foto “sprindik” itu dari berbagai sudut pandang. Adapun Bambang Sukoco tercatat sebagai nama penyidik KPK.

Namun Bambang Widjojanto membantah lembaganya sudah mengeluarkan sprindik atas nama Setya Novanto. Menurut Bambang, surat tanda dimulainya penyidikan suatu perkara itu bohong belaka. “Itu hoax,” kata Bambang melalui pesan pendek BlackBerry Messenger, Selasa, 7 Oktober 2014.(Baca:KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR )

Tapi, di kasus korupsi PON Riau, nama Setya sudah sering disebut terlibat. Penyidik KPK pernah menggeledah ruang kerja Setya di gedung DPR pada awal 2013.

Majalah Tempo pernah memuat sejumlah kesaksian yang menyebut Setya menjadi tuan rumah pertemuan pada awal 2012. Tamunya antara lain Gubernur Riau Rusli Zainal—juga politikus Golkar—yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek itu. Pertemuan ini diungkap oleh mantan Kepala Dinas Olahraga Riau Lukman Abbas. Gelontoran duit Rp 9 miliar diduga mengucur dalam perjumpaan itu.

Kepada majalah Tempo, Setya mengutarakan bantahannya. Dia mengatakan namanya tiba-tiba disebut di media massa. (Baca:2 Petinggi Golkar Disebut Jaksa KPK di Kasus PON)

Saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau, Kamis, 30 Januari 2014, Setya mengaku didatangi Rusli Zainal dan Lukman Abbas di kantornya pada Februari 2012. Namun, dia mengatakan, saat itu mereka hanya membahas pertemuan kader Partai Golkar se-Indonesia. "Bukan membahas soal PON Riau," katanya.

Pengacara Golkar, Rudy Alfonso, belum membalas pesan pendek saat dimintai tanggapan mengenai sprindik bodong ini.

MUHAMAD RIZKI

Baca juga:
Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0 |
Ada Udang di Balik Perpu SBY dan Koalisi Prabowo
Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi
Ahok Ingin Bubarkan FPI
Mobil Ringsek, Hotman Bingung Tagih Ganti Rugi













Advertising
Advertising

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

10 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

12 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

16 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

19 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya