TEMPO.CO, Bantaeng - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengusulkan presiden terpilih Joko Widodo tidak mengambil pemimpin daerah yang berprestasi sebagai menteri. "Cukup beri peran lebih besar agar daerahnya bertambah maju. Dengan begitu, sudah membantu pemerintah pusat," katanya saat ditemui Tempo di rumah dinasnya di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Ahad, 5 Oktober 2014.

Menurut Nurdin, banyak pemimpin daerah baru yang berkinerja bagus jika pemimpin daerah yang berprestasi saat ini mendapat peran lebih besar dari pusat. Ia yakin kepala daerah lain akan tertular jika kepala daerah yang berprestasi didukung pemerintah pusat. (Baca: Bupati Bantaeng: RUU Pilkada Kental Motif Politik)

Nurdin tidak menjawab lugas saat ditanya apakah pernyataannya itu merupakan isyarat bahwa dia dilamar untuk menjadi menteri oleh Jokowi. Nurdin kerap disebut sebagai bupati yang berprestasi karena berhasil menekan angka kemiskinan di Bantaeng.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden menyebutkan Kabupaten Bantaeng masuk dalam daftar sepuluh besar daerah dengan pertumbuhan signifikan secara nasional. "Kalau pemimpin daerahnya mau menjadi menteri, belum tentu daerah yang ditinggalkan tetap bagus," katanya. "Bisa-bisa rusak lagi."

Nurdin berharap pemimpin daerah berprestasi akan lebih banyak lahir dalam masa pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam soal upaya memberantas kemiskinan, Nurdin berharap pemerintah baru tidak melulu menggelar tender proyek.

Bupati yang terpilih dua kali itu mengkritik banyaknya anggaran untuk memberantas kemiskinan di setiap kementerian yang tidak selaras dengan penyusutan jumlah orang miskin. "Itu karena pemberantasan kemiskinan dikerjakan sebagai proyek. Seharusnya berbasis program," kata guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, itu.

AKBAR TRI KURNIAWAN