Kasi Ditjen Migas Jadi Tersangka Proyek Pipa Gas  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 5 Oktober 2014 02:56 WIB

Presiden SBY dan pemerintah bakal merespons keputusan Mahkamah karena keputusan pembubaran BP Migas dalam sidang kabinet terbatas dalam waktu dekat setelah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Makassar - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Kepala Seksi Niaga Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ahmad Saleh, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi pipa gas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. "Keterlibatannya cukup jelas," kata juru bicara Kejaksaan Tinggi, Abdul Rahman Morra, Sabtu, 4 Oktober 2014.

Rahman menuturkan Ahmad adalah pejabat pembuat komitmen dalam proyek pipa gas itu. Ahmad menyetujui pencairan anggaran proyek 100 persen untuk rekanan. Padahal proyek tersebut belum rampung. "Yang bersangkutan adalah tersangka kedua," ujar Rahman.

Kejaksaan sebelumnya telah menetapkan rekanan proyek, Direktur PT Guntur Persada Sugianto, sebagai tersangka. Penyidik menduga keduanya bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara.

Menurut Rahman, pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka, keduanya telah diperiksa oleh penyidik di tempat kerja mereka di Jakarta. Sebab, mereka tidak bisa hadir di Makassar. "Beberapa pejabat dari Ditjen Migas telah diperiksa pekan lalu."

Ahmad dan Sugianto belum berhasil diminta konfirmasi. Saat ini kedua tersangka masih berada di Jakarta.

Proyek ini mendapat alokasi anggaran Rp 40 miliar pada 2012. Dana itu untuk membiayai sambungan instalasi gas rumah tangga sebanyak 4.172 titik. Sambungan itu tersebar di delapan desa dan kelurahan, meliputi Kelurahan Maddukelleng, Sengkang, Atakkae, Bulu Pabbulu, Lapongkoda, Padduppa, Sitampae, dan Desa Lempa.

AKBAR HADI



Berita lain:
Direktur Novanto Center Ancam Wartawan Tempo

FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai

Ahok Jadi Gubernur, FPI: Enggak Ada Orang Lain?

Gerindra: Biasanya Demo FPI Koordinasi dengan Kami

Ditanya Hak & Kewajiban DPR, Anang Tak Bisa Jawab

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya