NTT Tolak Setya Novanto Jadi ketua DPR  

Reporter

Jumat, 3 Oktober 2014 16:02 WIB

(ki-ka) Politisi Golkar, Setya Novanto, Ketua HarianDemokrat, Syarif Hasan, Capres Prabowo Subianto, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua DPR dari Golkar, Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum Demokrat,Max Sopacua dalam acara deklarasi dukungan anggota DPR RI Partai Demokrat untuk Prabowo-Hatta di Hotel Crowne, Jakarta, (16/6). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Kupang - Direktur Novanto Center Muhamad Ansor angkat bicara soal penolakan anggota masyarakat terhadap Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Saat mencalonkan kembali menjadi anggota DPR, Setya juga ditolak sebagian masyarakat NTT.

"Aksi penolakan ini bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Bahkan dari internal saja ada," kata Ansor kepada Tempo, Jumat, 3 Oktober 2014. Pada Kamis lalu, Persatuan Mahasiswa Anti-Korupsi Indonesia berunjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pengusutan berbagai kasus yang menjerat Setya.

Setya terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019 dalam sidang DPR pada Kamis lalu. Setya berasal dari daerah pemilihan NTT 2, meliputi Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba. Di daerah itu, Setya memiliki banyak aset di daerah itu. (Baca: SetyaNovanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Setelah terpilih menjadi anggota DPR mewakili masyarakat NTT dari Partai Golkar pada 2009, Setya membangun sejumlah asetnya di NTT, seperti kantor Novanto Center yang cukup megah di wilayah Kelapa Lima, Kota Kupang. (Baca juga: Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT)

Menurut Ansor, bisnis Setya Novanto yang dikelola Novanto Center yakni tenun ikat, pengembangan sorgum, pembibitan sapi, pertambangan, garam industri, hotel di Labuan Bajo, dan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Bolok.

YOHANES SEO

Berita lain:
Dahlan Iskan Pernah Diancam Anaknya
CT: DPR Dikuasai Oposisi, Rupiah Terus Melemah
KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR







Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya