TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menjadi salah satu target utama sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Karena KPK dinilai sebagai penghambat kerja mereka, khususnya untuk pendanaan partai dan pribadi politikus," ujar Emerson di kantor ICW, Kamis, 2 Oktober 2014. Menurut Emerson, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK menunjukkan indikasi keterlibatan sejumlah petinggi partai anggota Koalisi Merah Putih. (Baca: Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa)
Berdasarkan data yang dimiliki ICW, kasus yang melibatkan partai di koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut adalah Demokrat, terkait dengan kasus SKK Migas dan proyek Hambalang; PAN, pengadaan kereta dari Jepang; PPP, penyelenggaraan haji di Kementerian Agama; dan Gerindra, pengadaan proyek simulator. Kemudian, Golkar, terkait dengan proyek PON di Riau, pengadaan proyek simulator, dan pengadaan Al-Quran. Sedangkan PKS terkait dengan suap impor daging dan pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian. (Baca: Pengamat: Jokowi Kalah Telak di Parlemen)
Menurut Emerson, upaya pelemahan KPK melalui DPR dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti proses fit and propert test calon pimpinan KPK, proses legislasi di DPR (revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, dan lainnya), dan pemotongan anggaran. "Jelas akan sangat melemahkan KPK."
Apalagi Koalisi Merah Putih di DPR sudah menyatakan akan segera merevisi UU KPK dengan alasan untuk menguatkan KPK. "Itu alasan yang tidak mungkin. Dan, jika benar, dapat dipastikan bahwa umur KPK akan pendek," ujar Emerson. "Umur KPK pendek dan koruptor di Senayan akan semakin berjaya."
