Sejumlah pemimpin keagamaan terlihat dalam acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani keputusan presiden mengenai pengganti menteri yang dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014- 2019. Keppres ini mengatur beberapa menteri dan wakil menteri yang ditugaskan menjadi Menteri sementara (ad interim) karena menteri sebelumnya dilantik menjadi anggota DPR.
"Sudah, sudah diturunkan keppres oleh Bapak Presiden," ujar Chairul Tanjung di kantornya, Rabu, 1 Oktober 2014. Ia menuturkan para pelaksana tugas pengganti menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator Perekonomian. (Baca: Jadi Anggota DPR, Sjarifuddin Mundur dari Kabinet)
"Berarti Menko Perekonomian itu sudah merangkap menjadi Menteri ESDM dan Kehutanan," katanya. Sedangkan jabatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah di rangkap oleh Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.
Lalu, posisi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di pegang oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana. Sedangkan jabatan Menteri Perhubungan diisi oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Posisi Menteri Informasi dan Komunikasi dijabat sementara oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Menteri Tenaga Kerja, saya lupa siapa." (Baca: Pelantikan DPR, Ruang Paripurna Bak Catwalk)
Chairul menyatakan, meski masa kerja menteri pengganti ini hanya 20 hari, ia meyakini pengisi jabatan sementara tersebut tetap akan bekerja secara efektif. "Ya harus efektif, semuanya harus efektif. Segala sesuatu harus berjalan sampai akhir masa periode 20 Oktober," tutur Chairul.
Enam menteri Kabinet Indonesia Bersatu II resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 pada hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014. Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan semua menteri yang akan dilantik tersebut telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.
