TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mengulur waktu pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini PDI Perjuangan masih kekurangan satu fraksi untuk mengajukan paket pimpinan Dewan dalam sidang paripurna.
"Persyaratan mengajukan pimpinan DPR dasarnya adalah lima fraksi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Anggota koalisi PDIP adalah Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Hashim Bangga Dua Anaknya Jadi Anggota DPR)
Tjahjo mengatakan siang ini masih ada rapat pimpinan untuk menentukan jadwal pemilihan. Sesuai jadwal, seharusnya pemilihan pimpinan Dewan dilakukan nanti malam. Tjahjo meminta hal ini tidak perlu dipaksakan dalam rapat hari ini jika memang tidak memungkinkan. "Saya kira perlu dicari waktu yang tepat, apakah hari ini atau besok," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan mereka masih mendekati sejumlah partai, seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, hingga tadi malam, belum ada titik temu kesepakatan koalisi di antara partai-partai ini. PDIP mengajukan dua nama sebagai calon pimpinan Dewan, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. (Baca: Pelantikan DPR, Titiek Soeharto Pake Kebaya Alm Ibu)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan Koalisi Merah Putih bakal menentukan usulan paket seusai pelantikan Dewan. Dia mengatakan pemilihan pimpinan Dewan akan dilakukan hari ini. "Paket pimpinan akan diputuskan pimpinan partai," kata Fadli.
Politikus Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan partainya belum menentukan ke mana akan berkoalisi. Hanya, mereka sudah menentukan sejumlah nama untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka antara lain E.E. Mangindaan, Nurhayati Ali Assegaf, Sjarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Benny Kabur Harman.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
6 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
15 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya