PDIP Coba Ulur Waktu Pemilihan Pimpinan DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 1 Oktober 2014 12:23 WIB

Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. ANTARA FOTO/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mengulur waktu pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini PDI Perjuangan masih kekurangan satu fraksi untuk mengajukan paket pimpinan Dewan dalam sidang paripurna.

"Persyaratan mengajukan pimpinan DPR dasarnya adalah lima fraksi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Anggota koalisi PDIP adalah Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Hashim Bangga Dua Anaknya Jadi Anggota DPR)

Tjahjo mengatakan siang ini masih ada rapat pimpinan untuk menentukan jadwal pemilihan. Sesuai jadwal, seharusnya pemilihan pimpinan Dewan dilakukan nanti malam. Tjahjo meminta hal ini tidak perlu dipaksakan dalam rapat hari ini jika memang tidak memungkinkan. "Saya kira perlu dicari waktu yang tepat, apakah hari ini atau besok," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan mereka masih mendekati sejumlah partai, seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, hingga tadi malam, belum ada titik temu kesepakatan koalisi di antara partai-partai ini. PDIP mengajukan dua nama sebagai calon pimpinan Dewan, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. (Baca: Pelantikan DPR, Titiek Soeharto Pake Kebaya Alm Ibu)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan Koalisi Merah Putih bakal menentukan usulan paket seusai pelantikan Dewan. Dia mengatakan pemilihan pimpinan Dewan akan dilakukan hari ini. "Paket pimpinan akan diputuskan pimpinan partai," kata Fadli.

Politikus Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan partainya belum menentukan ke mana akan berkoalisi. Hanya, mereka sudah menentukan sejumlah nama untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka antara lain E.E. Mangindaan, Nurhayati Ali Assegaf, Sjarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Benny Kabur Harman.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

15 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya