TEMPO.CO, Samarinda - Enam Komisi Pemilihan Umum di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hingga kini masih belum menentukan sikap terkait dengan pengesahan Undang-Undang Pilkada. Padahal, KPU di enam daerah itu akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2015 nanti.
Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang akan menggelar pilkada tahun depan masing-masing Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, dan Kota Samarinda. Sementara satu daerah di Provinsi Kalimantan Utara ada Kabupaten Tana Tidung. (Baca juga: 5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada)
Ketua KPU Kalimantan Timur yang melingkupi Kalimantan Utara, M. Taufik, mengatakan hingga kini KPU di daerah masih menunggu. Padahal kata dia pada akhir tahun ini sudah ada yang memasuki tahapan.
"Kami tak bisa ambil keputusan melanjutkan kerja atau menghentikan. Kami masih menunggu keputusan dari KPU RI terkait pengesahan UU Pilkada," kata M. Taufik. (Baca juga: Tolak UU Pilkada, SBY Bisa Buktikan dengan Perppu)
Dari enam daerah yang akan menggelar pemilukada yang paling dekat adalah Kabupaten Tana Tidung. Tahapan di daerah tersebut sudah berjalan. Sesuai jadwal pemilihan bupati akan dilaksanakan pada 9 Maret 2015.
Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung Saparudin mengatakan pengesahan UU Pilkada ini membuyarkan semua kerja-kerja yang sudah terjadwal. Padahal, menurut dia, hingga kini kerja-kerja KPU Tana Tidung berjalan sesuai rencana.
"Tanggal 12 Oktober ini seharusnya kami membuka pendaftaran bakal calon, tapi saya tak tahu bisa dilanjutkan atau tidak," kata dia.
Saparudin menyatakan telah berkomunikasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan sebelum ada aturan terbaru, tahapan bisa berjalan. Tapi pernyataan ini berbeda saat dia berkomunikasi dengan KPU RI bagian teknis. Perintah yang diterima Saparudin dari KPU RI yakni menghentikan tahapan karena berpengaruh terhadap anggaran. "Kalau sudah begini kami mau jalankan yang mana?" kata dia.
Rencananya, kata Saparudin, Komisioner KPU Tana Tidung segera menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap. "Hari ini jadwalnya akan pleno komisioner," katanya.
FIRMAN HIDAYAT
Berita lain:
Disegel, Sea World Kehilangan Ribuan Pengunjung
PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger
Jokowi: Siapa Bilang Harga BBM Naik November?
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya