TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mendekati sejumlah partai untuk melengkapi syarat pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini bahkan rela mengurangi jatah pimpinan alat kelengkapan untuk menggaet partai lain.
"Jika perlu, kami akan mengurangi jatah kami," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. Tjahjo menuturkan koalisi pendukung Joko Widodo terus mendekati Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. (Baca: Anggota DPR Ini Ditunda Dilantik)
Menurut Tjahjo, pimpinan partai koalisi Jokowi sudah bertemu dengan petinggi partai yang diajak. Namun menurut Tjahjo, hingga tadi malam belum ada kesepakatan ihwal tiga partai yang bakal diajak bergabung. Menurut Tjahjo siang ini, seusai pelantikan anggota DPR, mereka akan bertemu kembali di Kompleks Parlemen, Senayan. "Nanti menunggu Jokowi." (Baca: Pelantikan DPR Nginap di Hotel, Krisna Mukti: Jangan Lebay, Deh)
Tjahjo mengatakan mereka akan meyakinkan partai lain agar mau bergabung dengan koalisi Jokowi. Salah satu tawaran yang disampaikan adalah paket pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Tjahjo, tawaran seperti ini adalah hal yang lumrah dalam lobi politik. "Saya yakin kawan-kawan siap menambah kerja sama politik," kata Tjahjo.
Tjahjo yakin bisa meraih dukungan Demokrat. Salah satu indikasinya adalah dukungan PDI Perjuangan terhadap Perpu UU Pemilihan Kepala Daerah yang bakal diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keputusan ini kami dukung penuh," kata Tjahjo. (Baca: Anggota DPR Termuda dan Tertua Akan Pimpin Sidang)
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita lain:
Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada
SBY Kecewa UU Pilkada, Butet: Rumangsamu Aku Edan?
Berita terkait
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
9 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
6 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya