Mendagri Gamawan Fauzi dengan para pimpinan DPR saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. Hasil perhitungan voting menunjukkan sebanyak 135 suara mendukung Pilkada langsung, sedangkan 226 suara mendukung Pilkada dipilih DPRD. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Bangkalan - Meski Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sudah disahkan, sejumlah anggota Dewan di Bangkalan, Jawa Timur, punya cara agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (Baca: Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya)
DPRD Kabupaten Bangkalan berencana membalikkan mekanisme pemilihan itu dengan membuat peraturan daerah (perda) inisiatif. "Kalaupun ada pilkada tidak langsung, kami ingin perda ini tetap melibatkan rakyat sebagaimana pilkada langsung," ujar Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Senin, 29 September 2014. (Baca: Pilkada di DPRD, Kalla: Pemerintahan Bisa Goyah)
Dengan perda tersebut, tutur Fuad, nantinya kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan tidak akan langsung ditetapkan. Kepala daerah terpilih akan dipilih kembali oleh rakyat melalui proses uji publik. "Kalau rakyat tidak cocok, bupati terpilih bisa diganti," katanya, tanpa merinci proses uji publik yang dimaksud. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)
Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mendukung wacana yang diusulkan DPRD tersebut. Dia menilai perda tersebut sangat bagus. Sebab, meski digelar tidak langsung, pilkada dengan usulan DPRD itu tidak menghilangkan hak politik rakyat. "Jadi, pada intinya, bupati terpilih tetap pilihan rakyat," ujarnya. (Baca juga: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
