Anggaran Perjalanan Dinas Rp 10 T Inkonstitusional  

Reporter

Selasa, 30 September 2014 04:56 WIB

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers mengenai anggaran perjalanan luar negeri lembaga negara di Jakarta. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Knowledge Manajemen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Hadi Suprayitno, mengatakan anggaran perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 di luar kewajaran. Menurut dia, anggaran perjalanan dinas ideal tak mencapai Rp 10 triliun.

"Anggaran perjalanan dinas di atas Rp 10 triliun inkonstitusional," ujarnya kepada Tempo, Senin, 29 September 2014.(Baca:Rincian Anggaran Rapat Kementerian Rp 18 Triliun)

Ia mengatakan, pada prinsipnya, anggaran perjalanan dinas dalam APBN digunakan secara maksimal untuk menopang kinerja pemerintah. "Anggaran yang tak jelas peruntukannya bersifat inkonstitusional," ujarnya. Selain itu, kata Hadi, pemanfaatan anggaran harus memiliki tolok ukur yang jelas.

Hadi mengatakan FITRA menemukan kejanggalan dalam anggaran perjalanan dinas. Menurut dia, perjalanan dinas yang dilakukan setelah Agustus tidak beres. "Jika terkait dengan kinerja, porsinya lebih banyak dilakukan di awal tahun," ujar dia. (Baca:Kata Jokowi Soal Anggaran Rapat Rp 18 Triliun)

Ia mengatakan FITRA selalu menggugat perjalanan dinas yang dilakukan menjelang akhir tahun. "Peruntukannya tidak jelas dan tak menunjang kinerja kementerian menjadi lebih baik," ujarnya. FITRA, kata dia, tegas menolak perjalanan dinas yang tak dapat mempengaruhi kinerja atau memberi hasil yang dapat diukur.

Ia juga mengatakan ada kecenderungan bahwa kementerian sering mengadakan perjalanan dinas setelah Agustus. "Layak diaudit forensik oleh BPK," ujarnya. Sebab, menurut Hadi, perjalanan itu terkesan hanya sebagai proyek untuk menghabiskan anggaran.

DINI PRAMITA





Baca juga:
Belasan Kilogram Ganja Ditemukan di Gerbang UI

Korban Raja Solo Tolak Bertemu Pelaku

KPPU Curigai Kartel Bunga Deposito oleh Bank

DPR Tak Loloskan Daerah Otonomi Baru, Massa Protes






Berita terkait

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

6 jam lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

7 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

5 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

5 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

5 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

10 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

10 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

10 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya