Jokowi Dituntut Tak Kompromi dengan Partai

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 29 September 2014 06:02 WIB

Sejumlah aktivis berfoto bersama presiden terpilih Jokowi saat acara Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Public Institute, Karyono Wibisono, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo dapat mengandalkan relawan yang mendukungnya untuk mengatasi politik transaksional. Cara ini, menurut Karyono, efektif bagi Jokowi untuk menerapkan prinsip Trisakti dalam menjalankan pemerintahan.

"Jokowi seharusnya bisa bersikap nonkompromistis dan nonkooperatif bagi pihak-pihak yang datang untuk menawarkan kepentingan tertentu. Ia bisa mengandalkan relawan," kata Karyono dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 28 September 2014. (Baca: Jokowi: Pilih Menteri Hak Prerogatif Presiden)

Selama ini, kata Karyono, relawan Jokowi hanya menjadi "herder" bagi kebijakan yang diusung mantan Wali Kota Solo tersebut. Karyono mencontohkan, dalam proses pengesahan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, relawan Jokowi turut berdemo untuk mendukung pemilihan kepala daerah langsung.

Adapun Trisakti adalah konsep kebangsaan yang dicetuskan oleh presiden pertama Indonesia, Sukarno. Trisakti mencakup tiga prinsip pokok, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang berkebudayaan. (Baca: Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar)

Perlawanan Jokowi terhadap politik transaksional dapat dilakukan dengan menolak semua usul pejabat partai atau pengusaha yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Nantinya, Jokowi dapat meminta usulan dari relawan mengenai kabinet yang ia pilih atau kebijakan yang diambil dalam pemerintahan.

Namun, menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pandu Yuhsina Adaba, penggunaan relawan oleh Jokowi dalam mengambil kebijakan mustahil dilakukan. Relawan yang mendukung Jokowi, tutur Pandu, bersifat parsial, sehingga hanya mendukung isu-isu tertentu saja.

"Contohnya isu reformasi agraria yang dibawa oleh Sekretariat Nasional Tani, atau isu pengarus utamaangender yang dibawa oleh Sekretariat Nasional Perempuan. Semuanya terfragmentasi," kata Pandu. (Baca: Rombak Kabinet, Jokowi bak Perbaiki Pesawat Sambil Terbang)

Pandu juga memprediksi kebijakan Jokowi tidak bisa lepas dari kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebabm Jokowi tidak mempunyai pengaruh besar di partai seperti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. (Baca: Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi)

Jokowi, kata Pandu, juga dikelilingi ketua umum partai pendukung, seperti Wiranto (Partai Hati Nurani Rakyat); Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa); dan Surya Paloh (Partai NasDem). "Jika Jokowi tidak bersandar pada publik, kekuatan partai dan kepentingan lainnya akan terus merongrong," ujar Pandu.

ROBBY IRFANY