ICW : Calon Ketua DPR dari Golkar Dibidik KPK

Reporter

Minggu, 28 September 2014 06:14 WIB

Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng dan Sekretaris fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (kanan), TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz memprediksi calon ketua DPR dari Golkar dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Musababnya, Golkar menempatkan kader yang bersinggungan dengan kasus korupsi sebagai calon ketua DPR. Semalam, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dalam rapat pleno pimpinan pusat menyatakan ada tiga nama yang dicalonkan sebagai kandidat Ketua DPR. Mereka adalah Ketua Fraksi Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Sekretaris Fraksi Ade Komaruddin.

"Yang jadi ketua DPR bakal mendapat sorotan khusus, terutama dari KPK," kata Donal saat dihubungi, Sabtu malam 27 September 2014. Nama-nama yang disebut di atas memang pernah disangkutpautkan dengan kasus rasuah. Namun, kata dia, mereka tak tersentuh. (Baca: Setya Novanto Digadang Jadi Calon Ketua DPR)

Menurut dia, dengan otoritas tinggi sebagai ketua DPR, jangkauan salah satu kader Golkar itu juga luas. "Masak, dari banyaknya potensi kasus tak ada satupun yang kena," kata dia. Ia mencontohkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang dicokok KPK justru saat dia begitu berkuasa.

Setya disebut-sebut terlibat kasus suap anggaran PON 2012 di Riau. Menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya diduga sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN.

Sebagai politikus sekaligus pengusaha sukses, nama Setya bukan baru kali ini dikaitkan dengan sejumlah kasus. Pada 1999, misalnya, bersama Djoko S. Tjandra, Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko, dan Cahyadi Kumala. Tapi, hingga kini, kasus tersebut tak jelas ujungnya. (Baca:Golkar Calonkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR)

Pada 2010, nama Setya tersangkut kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Anggota DPR tiga periode itu juga disebut terlibat penyelundupan limbah beracun (B3) di Batam pada 2006. Jejak Setya juga disebut dalam kisruh tender KTP elektronik (e-KTP). Namun ia selalu tak tersentuh.

Sumber Tempo menyebutkan, Setya selalu lolos karena kelihaiannya merangkul sejumlah kalangan. “Sudah lama Setya membangun jejaring, dari politikus, pebisnis, hingga polisi dan kejaksaan,” kata sumber itu.

Kedudukan Setya di partai juga sangat kuat. Sebagai bendahara umum partai, ia harus mengumpulkan dana tak sedikit. Untuk operasional partai tiap bulan saja diperlukan setidaknya Rp 10 miliar. “Dari mana duit itu bisa diperoleh?” ujar seorang koleganya di partai berlambang beringin itu.

Kepada Tempo, yang menemuinya Rabu pekan lalu, Setya membantah terlibat dalam kasus PON Riau. Adapun Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham meminta semua pihak menghormati hukum. “Ini Pak Setya masih disebut namanya, belum pasti bersalah,” ujar Idrus.(Baca:KPK Geledah Ruang Setya Novanto dan Kahar Muzakir)

Sedang Fadel pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Juni 2012 dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boalemo dan Pohuwato tahun 2004. Korupsi itu senilai Rp 7,9 miliar. Dalam kasus ini Fadel masih berstatus saksi.

Fadel Muhammad juga pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana sisa lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001 senilai Rp 5,4 miliar.

Sedangkan Akom, panggilan akrab Ade, diduga melakukan politik uang saat pemilihan legislator 2014. Kolega Ade dari satu dapil, yakni Nurul Arifin mengibaratkan pertarungan di dapil Jabar VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) laiknya perang di Suriah. "Perang melawan saudara sendiri," kata dia. Ia menyebut dirinya gagal ke Senayan lantaran guyuran uang kerabatnya satu dapil.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RISET



Baca juga:
Jokowi:Subsidi BBM Dialihkan ke Petani dan Nelayan

Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS

Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawaran Join

Kasus IM2, Operator Internet Minta Fatwa MA




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

2 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

4 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya