Pilih Ketua DPR dan MPR, Ical Mau Istikharah Dulu  

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 06:56 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjadi imam Sholat berjamaah bersama calon Presiden Prabowo Subianto usai berziarah ke makam Soeharto di Istana Giribangun, Matesih, Karanganyar, (8/6). Tempo/Ukky Primartantyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengatakan dirinya akan melakukan salat istikharah (meminta petunjuk Tuhan). Ibadah itu dilakukannya secara khusus untuk menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan di DPR dan MPR.

"Subuh besok akan saya umumkan," kata Aburizal saat memimpin rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu dinihari, 27 September 2014. "Mudah-mudahan siapa yang terpilih nanti adalah kader terbaik Golkar." (Baca: Koalisi Merah Putih Dukung Golkar jadi Ketua DPR)

Aburizal mengatakan tak akan mendasarkan pilihannya kepada orang yang dekat dengan dirinya semata. "Tetapi orang itu adalah yang terbaik bagi Golkar di masa sekarang dan nanti," katanya.

Ia mengatakan ada tiga nama yang sangat menonjol. Mereka adalah Ketua Fraksi Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Wakil Bendahara Umum Ade Komaruddin. Sedangkan untuk menjadi Wakil Ketua MPR, Golkar memiliki beberapa kandidat juga. Di antaranya Titiek Soeharto, Agun Gunandjar Sudarsa, Mahyudin, dan Aziz Syamsudin.

Setya dianggap mumpuni dalam melakukan lobi antarfraksi. Aziz Syamsudin menganggap keberhasilan mengegolkan RUU Pilkada semalam tak lepas dari campur tangan Setya dalam meyakinkan semua fraksi di Koalisi Merah Putih. "Syarat Ketua DPR lainnya adalah berani tekor," katanya. Kalau tak berani, kata dia, mana bisa program-program berjalan.

Adapun Fadel dianggap tokoh senior yang minim sorotan negatif. "DPR besok ini medan tempur sengit karena hanya ada dua koalisi," kata seorang peserta rapat. "Harus orang bersih yang jadi."

Sedangkan Ade dicalonkan oleh beberapa pengurus Golkar sebagai bentuk penghormatan atas etika distribusi kekuasaan, selain karena pengalaman politiknya. Salah seorang peserta mengatakan Ketua DPR dari Golkar sebelumnya adalah Agung Laksono yang berasal dari Kosgoro 1987. Dan sekarang, Priyo Budi Santoso dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

"Seharusnya sekarang gantian dari Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)," kata pengurus Golkar itu. Dalam sejarah partai ini, organisasi-organisasi yang disebut itu merupakan kelompok induk organisasi (KINO) yang menjadi kekuatan pembentuk Partai Golkar.

MUHAMMAD MUHYIDDIN




Terpopuler:
RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut
Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin?
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo
Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat UU Pilkada

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

18 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya