Proses penghitungan voting saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai kubu pendukung pemilihan kepala daerah langsung terlalu congkak. Soalnya, mereka tidak mau mengakomodasi usulan Fraksi Demokrat untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat.
"Mereka terlalu sombong. Kami mau kasih perbaikan, tapi tak mau," ujar Ruhut saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada Diketok, Kubu Jokowi Kalah)
Demokrat, tutur Ruhut, mendukung pemilihan kepala daerah langsung tapi dengan sepuluh syarat. Salah satu syaratnya adalah uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
Namun, menurut Ruhut, syarat utama itu justru tidak disepakati fraksi lainnya. "Mereka bilang, syarat yang lain sudah ada di dalam RUU, tapi yang ini tidak ada. Kami tidak mau," kata Ruhut. (Baca: Puan Maharani Kecewa Pilkada Langsung Dihentikan)
Anggota Fraksi Demokrat, menurut Ruhut, kemudian memilih walkout dari sidang paripurna. Aksi ini menuai kecaman dari kubu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung pilkada langsung. Mereka merasa ditipu oleh Demokrat. "Mereka bilang kayak dikibulin, siapa yang ngibulin," ujarnya.
Kubu Fraksi PDIP akhirnya kalah dalam voting. Sebagian besar anggota rapat paripurna menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Ruhut, kekalahan ini menunjukkan kubu PDIP membutuhkan Demokrat. (Baca: Drama Penghapusan Pilkada Langsung)
