TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Fraksi Demokrat walkout dalam sidang paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, beralasan, walkout ini dilakukan lantaran partainya tidak ingin kejadian penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun terulang. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)

"Nanti kejadian lagi, kami tidak bertanggung jawab," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014. Annas, kata Ruhut, merupakan produk pemilihan kepala daerah langsung. Seperti diketahui, Annas dilantik menjadi Gubernur Riau pada Februari lalu bersama pasangannya, Arsyad Juliandi Rahcman. Keduanya memenangi Pemilihan Gubernur Riau pada Desember 2013. (Baca: UU Pilkada Sah, Ridwan Kamil: Semoga Tuhan Bersama Kita)

KPK menangkap Annas di kediamannya di Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur, kemarin malam. Annas diciduk karena diduga terlibat penyuapan. (Baca: RUU Pilkada, Risma Pasrah kepada Tuhan)

Meski demikian, Ruhut mengatakan sistem pemilihan langsung lewat masyarakat tidak buruk. Hanya, menurut dia, perlu diperbaiki. "Makanya kami mengajukan 10 syarat itu," ujarnya. Salah satu syaratnya, kata Ruhut, adalah rekam jejak calon kepala daerah harus diperiksa. (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)

Menurut Ruhut, syarat itu tidak disepakati oleh fraksi lain di DPR. Demokrat kemudian memilih meninggalkan ruang sidang sebelum voting dilakukan. (Baca: RUU Pilkada Diketok, Kubu Jokowi Kalah)

Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. (Baca: RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut)

Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih untuk walkout dengan alasan aspirasi mereka tenang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung. (Baca juga: Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin?)

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang