Kata PDIP Soal Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 24 September 2014 11:19 WIB

Gedung DPR. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku optimistis soal terpilihnya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung seperti diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Kami optimistis lebih dari 50 persen anggota DPR mendukung pemilihan langsung pada rapat paripurna besok," kata Eriko saat dihubungi pada Rabu, 24 September 2014.

Hari ini Komisi II DPR melakukan rapat finalisasi tingkat I RUU Pilkada. Jika finalisasi ini selesai, maka besok, 25 September 2014, rapat paripurna DPR akan mengesahkan RUU pada tingkat II.

Eriko membuktikan optimismenya dari sikap Fraksi Partai Demokrat yang akhirnya mendukung pemilihan langsung. Sikap ini diumumkan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifudin Hasan pada Selasa, 23 September 2014. (Baca: Kata Sultan Hamengku Buwono X Soal RUU Pilkada)

Selain itu, hadirnya pejabat PAN dan PPP dalam Rapat Kerja Nasional PDIP 19-21 September 2014 juga meningkatkan optimisme Eriko. Eriko menafsirkan kehadiran dua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tersebut sebagai dukungan terhadap pilkada langsung.

Untuk sementara, sikap PPP terhadap hal ini adalah mendukung pilkada langsung. Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Suharso Monoarfa, pilkada langsung sudah sesuai dengan keputusan muktamar partai pada 2011.

Secara lembaga Eriko mengungkapkan bahwa Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani juga terus melobi ketua fraksi lain agar mendukung mekanisme pilkada langsung. Secara individu, Eriko dan kader PDIP lain juga secara individu melobi rekan sesama anggota DPR. Lobi secara individu dilakukan saat bertemu di Senayan.

"Secara individu, pada dasarnya mereka mendukung pemilihan langsung," kata Eriko. Saat ini, partai pendukung pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, dan Demokrat. Sedangkan partai pendukung pilkada oleh DPRD adalah Gerindra, Partai Golkar, PKS, dan PAN. Satu partai, yakni PPP, masih belum mengeluarkan sikap resmi akibat dualisme kepemimpinan antara Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. (Baca: Suharso: Pilkada Langsung Sesuai Khitah PPP)

ROBBY IRFANY




TERPOPULER:




3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

20 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya