TEMPO Interaktif, Jakarta:Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta meminta pemerintah untuk memingkatkan koodinasi antar institusi untuk menangkal masuknya limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). "Masih adanya kasus-kasus ini membuktikan lemahnya korrdinasi antar institusi,' ujar Ketua Walhi Jakarta, Slamet Daroyni kepada Tempo, Kamis (12/5). Menurut Slamet, kasus impor ilegal limbah B3 sudah sering terjadi, karena itu seharusnya sudah ada koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kepolisian, serta Bea dan Cukai mengenai upaya mencegah masuknya hal itu. Hasil investigasi Walhi tahun lalu di Bantargebang Bekasi, kata dia, membuktikan banyak sampah yang ada disana ternyata berasal dari luar negeri dan tidak menutup kemungkinan dipenuhi unsur B3. Slamet menduga, penyelundupan limbah B3 lebih besar lagi dari kasus-kasus yang mencuat.Slamet juga setuju dengan pendapat Komisi VII DPR yang menilai kinerja KLH mengecewakan dalam soal penanganan limbah B3 ini. "Rahmat Witoelar sampai sekarang memang belum menunjukkan kinerja yang baik," ujarnya.Wakil Ketua Komisi VII yang juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sony Keraf menyatakan masih terjadinya aksi penyelundupan limbah B3 ke Indonesia membuktikan bahwa masih banyak yang berpikir Indonesia masih menjadi 'surga tempat pembuangan akhir' sampah dan limbah berbahaya. Upaya impor ilegal limbah B3 juga dilakukan sebagai test case, apakah pemerintahan menaruh perhatian terhadap persoalan lingkungan. Menurut dia, penyelesaian terbaik adalah melakukan tuntutan hukum kepada importir limbah dan mereekspor limbah B3 ke negara asalnya. Amal Ihsan dan Ewo Raswa