Warga berjalan di antara kebun tebu di Wates, Jogjakarta, Sabtu (15/2). Abu vulkanik berdampak juga pada bidang pertanian dan perkebunan. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus dapat menyelesaikan konflik agraria yang selama ini belum terselesaikan.
"Harus dilakukan dan rakyat menunggu komitmen pemerintahan baru," kata Jimly dalam Konferensi Nasional Reforma Agraria di Wisma Antara, Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: Dukungan Pembentukan Kementerian Agraria Menguat)
Menurut Jimly, selama ini banyak sekali kasus konflik agraria yang tidak hanya menimbulkan luka fisik tapi juga korban jiwa. "Bahkan tidak sedikit pejuang agraria yang dipenjara," kata dia. "Tanpa alasan hukum yang jelas."
Sebelumnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya petani, ada sekitar 130 kasus mengenai konflik agraria di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum selesai.
"Itu baru yang terdata saja," ujar Usep Setiawan, Ketua Panitia Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa. Menurut Usep, masih banyak konflik agraria lainnya yang belum terdata. (Baca: Kasus Agraria Meningkat di Masa Pemerintahan SBY)
Tidak selesainya konflik agraria selama ini karena pemerintah tidak mempunyai komitmen jelas dan langkah nyata. "Semua hanya diwacanakan saja," ujar Jimly.
Padahal menurut Jimly, tidak sulit untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah terjadi asalkan komitmen dan kesungguhan pemerintah nyata. "Karena itu semoga nyata di pemerintahan yang baru ini," kata Jimly. Dia mengatakan ini terkait dengan rencana pemerintahan Jokowi-JK membentuk Kementerian Agraria.
