Andika Hazrumy, putra pertama Atut Chosiyah berada di ruang tunggu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu 17 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil anak sulung Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, Andika Hazrumy. "Andika dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin, 22 September 2014.
Priharsa mengatakan Andika dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten yang menjerat ibunya sebagai tersangka. Senin pekan lalu, KPK juga memanggil Andika. Namun, melalui pengacaranya, Tubagus Sukatma, anggota legislatif periode 2014-2019 itu tak merasa dipanggil penyidik. Kemudian pada Rabu, 16 September, Andika mendatangi gedung komisi antirasuah dan menyampaikan bahwa surat pemanggilan terhadapnya yang dikirim KPK salah alamat. Baca: Anak Atut Tak Merasa Dipanggil KPK)
Menurut Andika, penyidik mengirim surat panggilan ke rumahnya di Jalan Suryalaya, Buah Batu, Bandung. Padahal seharusnya surat dikirim ke rumah di Jalan Cipocok Jaya, Serang, Banten. Saat ini Andika belum terlihat di gedung KPK. Di Banten, nama Andika mencuat duluan lantaran menjadi Ketua Taruna Siaga Bencana. Lembaga siaga bencana itu sempat diberitakan Tempo lantaran diduga mudah mendapat dana hibah dan bantuan sosial.
Dana hibah itu diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978.3/Kep.7-Huk/2012 Tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012. (Baca: Golkar Banten Kembali Dikuasai Dinasti Atut)
Berdasarkan surat tersebut, Taruna Siaga Bencana mendapat kucuran senilai Rp 3,5 miliar. Dana ini meningkat dari tahun sebelumnya senilai Rp 1,5 miliar. Pengacara keluarga Atut, Tubagus Sukatma, belum mengkonfirmasi ihwal kesediaan Andika hadir pada pemanggilan KPK itu. LINDA TRIANITA
