TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala BNP2TKI sekaligus penggagas Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Jumhur Hidayat, mengatakan, pada 23 September mendatang, rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gerpala) akan mendatangi Istana Wakil Presiden, Boediono.
"Rencananya sekitar 3 sampai 5 ribu rakyat yang bergabung ke istana wapres," kata Jumhur saat konferensi pers Tolak Pilkada oleh DPRD di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Ahad, 21 September 2014.
Menurut Jumhur, rakyat melalui Gerpala akan meminta langsung kepada Boediono untuk menarik RUU Pilkada oleh DPRD. "Meminta Boediono untuk mengeluarkan maklumat dan menarik RUU tersebut," kata dia.
Sebelumnya, saat ini isu mengenai pilkada yang akan dipilih oleh DPRD sedang marak diperbincangkan. Pilkada yang tadinya dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan diganti dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Salah satu alasan DPR mencanangkan RUU ini adalah untuk penghematan anggaran pilkada. Rencananya RUU Pilkada oleh DPRD akan ditetapkan pada 25 September mendatang.
Menurut Jumhur, Boediono harus berani untuk menarik RUU tersebut. "Boediono pasti sudah tahu penolakan RUU itu sudah datang dari berbagai kalangan," kata dia. "Jadi harus segera ditarik agar tidak disahkan," ujar Jumhur.
Selain itu menurut Jumhur, seharusnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Boediono untuk mengatasi RUU Pilkada oleh DPRD ini. "Soalnya sekarang SBY lagi di luar negeri dan kewenangan ada di tangan Boediono," kata dia.
Karena itu, Jumhur mengatakan agar Boediono berani mengambil langkah untuk menarik RUU Pilkada oleh DPRD. "Karena itu kami datangi Boediono untuk mendukung beliau mengambil keputusan," ujarnya.
