Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Sumedang - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jumat, 19 September 2014.
Lelaki kelahiran Solok ini membahas pengaruh pilkada langsung pada korupsi kepala daerah. Disertasi itu berjudul "Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Korupsi Kepala Daerah di Indonesia".
Disertasi dengan tema yang sedang hangat karena bertepatan dengan pembahasan RUU Pilkada di DPR ini diselesaikan Gamawan hanya dalam waktu delapan bulan. (Baca: Gamawan Ingin RUU Pilkada Segera Disahkan)
Dalam disertasi itu, Gamawan menyebutkan, semakin baik proses pilkada langsung berjalan, potensi korupsi semakin kecil, begitu pun sebaliknya. "Kualitas pilkada langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi kepala daerah," ujar Gamawan di hadapan tim penguji. (Baca: Menteri Gamawan: 86 Persen Kepala Daerah Korupsi)
Namun, menurut Gamawan, kualitas kepala daerah tak hanya ditentukan berdasarkan mekanisme pemilihannya, tapi juga perilaku partai politik dan pemilih. Ada variabel lain, tutur dia, yakni perilaku parpol dan pemilih yang juga harus diperbaiki.
Gamawan resmi menyandang titel doktor setelah sukses mempertahankan disertasi tersebut dalam sidang di hadapan tim penguji di Balairung Rudini, IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. Dia meraih predikat cum laude dengan indeks prestasi 3,98.
Tim promotor Gamawan terdiri atas Prof Ermaya Suradinata, Prof Dr M. Aries Djaeunuri, dan Prof H Khasan Effendy. Sementara itu, tim penguji terdiri atas Prof Muchlis Hamdi, Prof Dr Tjahya Supriyatna, Prof Dr Ngadisah, Prof Dr Murtir Jeddawi, Prof Dr Asep Kartiwa, Prof Dr Djuntika, Prof Dr Sedarmayanti, dan Prof Dr Sunarto.
Sidang terbuka ini juga dihadiri jajaran direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
