TEMPO.CO, Bandung - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali membantah para pendukungnya menduduki kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat. "Itu bukan usaha untuk menduduki, melainkan upaya penjagaan. Bedakan pendudukan dengan penjagaan," kata Suryadharma kepada wartawan seusai pertemuan bersama DPC PPP se-Jawa Barat di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Kamis dinihari, 18 September 2014.
Menurut dia, tidak mungkin pendukungnya menduduki kantor pusat partai berlambang Ka'bah itu. "Itu kantor saya sendiri kok, masak diduduki," ujarnya. Para pendukungnya itu melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kantor DPP PPP dari orang-orang yang tidak berhak.
Kemarin, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kubu Suryadharma Ali yang sejak Senin, 15 September 2014, menduduki kantor DPP PPP.
Mantan Menteri Agama itu menuturkan kubu Romahurmuziy tengah mempergunakan jurus mabok dengan melaporkan pendukungnya ke kepolisian. "Biar saja, mereka mempergunakan jurus mabok. Saya akan lihat nanti akan lapor balik atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Suryadharma meminta dukungan dari para pengurus partai di daerah. Ia mengumpulkan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat dan dewan pimpinan cabang se-Jabar di Kota Bandung, Rabu malam, 17 September 2014. "Alhamdulillah, pada hari ini, ini adalah pertemuan kedua. Tadi ketemu dengan DPC se-Nusa Tenggara Barat, malam ini se-Jawa Barat," ujarnya.
Sekitar 40 orang hadir mewakili 18 DPC PPP se-Jawa Barat dari 26 DPC yang ada. "Di daerah, alhamdulillah, masih mengakui kepemimpinan saya selaku Ketua Umum DPP PPP. Saya berharap mereka paham duduk persoalannya seperti apa," tutur Suryadharma.
Ketua DPC Purwakarta Zainal Arifin mendapat undangan informal untuk menghadiri silaturahmi dengan Suryadharma. Mengenai dualisme di tubuh PPP, Zaenal mengaku belum mendapat surat pemberhentian ataupun surat pengangkatan dari DPP. "Mungkin de facto berbeda, tapi de jure, sesuai dengan hasil muktamar, Ketua Umum PPP masih Suryadharma Ali," katanya.
RISANTI
Terpopuler:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Hapus Kementerian Agama, Muhaimin: Itu Sesat
Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima
Susun Kabinet, Jokowi Tiru Jurus SBY
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
