Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla sebelum memberikan keterangan pers di jakarta, 15 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mempunyai penilaian sendiri ihwal jumlah menteri yang akan membantu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Amir, penentuan jumlah dan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya yakin Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla tahu yang terbaik untuk pemerintahannya," katanya di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 17 September 2014. (Baca: Jokowi Diminta Sering Kontak Kepala Negara Lain)
Amir tidak sepakat ihwal pendapat yang menyebut Jokowi mengikuti langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menentukan kementerian berjumlah 34.
Padahal, pada masa kampanye, Jokowi kerap menyebut hendak merampingkan kabinet. Alih-alih mengkritik, Amir malah mengajak masyarakat mendukung apa pun keputusan presiden terpilih dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Jokowi-JK mengumumkan arsitektur kementerian yang berjumlah 34, yang artinya, tak ada perubahan dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Wali Kota Surakarta itu juga menyebut 34 menteri akan diisi oleh 18 figur profesional dan 16 figur profesional partai politik. Jokowi juga mempertahankan komposisi tiga kementerian koordinator. (Baca: Ruhut: Jokowi Sudah Kerja, Menteri Jangan Santai)
Hal berbeda hanya ditemui pada pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Selain itu, Jokowi melebur Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Adapun kementerian baru ialah Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kependudukan.
