Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kanan) bersama Calon Presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo (kiri) saat menggelar jumpa pers di media center kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (12/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Syamsul Bachri mengatakan Golkar memutuskan tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Tetap sebagai penyeimbang untuk pemerintahan mendatang," kata Syamsul saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.
Menurut Syamsul, Golkar belum membuat keputusan bergabung dengan pemerintahan mendatang. "Belum ada tanda-tanda akan berubah," katanya.
Sebelumnya, beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih, seperti Partai Persatuan Pembangunan, diisukan akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. PPP diduga bergabung lantaran ada alokasi kursi menteri bagi partai berlambang Ka'bah itu.
Menurut Syamsul, Golkar akan menolak bila disodori kursi menteri oleh Jokowi. "Jelas kami tolak karena kami sudah punya aturan sendiri," katanya.
Namun dia membebaskan Jokowi memberikan kursi menteri baik kepada partai pendukung maupun nonpendukung. "Bebas dan terserah, setiap partai juga mau terima atau tidak, yang jelas Golkar tidak," katanya.
