Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama menyesal atas kesalahan cetak dan meminta maaf atas isi buku pegangan guru untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas VII madrasah tsanawiyah terbitan Kementerian Agama cetakan pertama tahun 2014 halaman 14.
"Saya atas nama pribadi bersedia bertanggung jawab," kata Direktur Pendidikan Madrasah Nur Kholis Setiawan pada pertemuan pers di Kementerian Agama, Rabu, 17 September 2014. Nur mengaku sama sakali tidak bermaksud menyakiti organisasi masyarakat, umat Islam, bahkan agama lain. (Baca: ISNU Jombang Protes Buku Pelajaran Sejarah Islam)
Tulisan-tulisan yang sempat mematik kecaman adalah "Berhala dilakukan oleh agama selain Islam, yaitu Hindu dan Budha", "Berhala sekarang adalah makam wali", dan "Istilah dukun berubah menjadi paranormal atau guru spiritual".
Kalimat-kalimat tersebut direvisi menjadi "Berhala dilakukakan oleh kepercayaan lain", "Berhala sekarang adalah kuburan yang dianggap keramat", dan "Istilah dukun berubah menjadi paranormal".
Nur mengatakan kesalahan terjadi lantaran waktu perngerjaan yang amat singkat. "Kami hanya memiliki waktu dua bulan," ujar Nur. Tidak hanya itu, Dirjen juga mengerjakan total 54 buku dengan tender delapan percetakan. "Kami harap tidak ada kelasahan seperti ini lagi kedepannya." (Baca: Buku Bercap 'Milik Negara' Diperjualbelikan di Indramayu)
Nur menegaskan bahwa kesalahan pada buku ini bukan tindakan yang disengaja. "Buku ini dimaksudkan dapat digunakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengkritik pedas buku itu. PBNU mengecam pernyataan buku yang mengatakan makam wali adalah berhala. "Di mana letak pemberhalaan ziarah kubur?" ujar Rias Syuriah KH Saifuddin Amsir. PBNU meminta Kementerian Agama mengeluarkan klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf secara terbuka atas keteledorannya.
