TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekitar seratus orang kepala dukuh dari empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta; Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, mendatangi gedung DPRD Yogyakarta untuk menyatakan dukungan atas pemilihan kepala daerah secara langsung, Rabu siang, 17 September 2014.
Ditemui lima legislator DIY, Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman Sukarjo memprotes sikap Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. "Mana PKS dan PAN?" kata dia di depan peserta pertemuan yang berlangsung di lantai III gedung DPRD.
Sikap politik PKS dan PAN, menurut dia, tak konsisten. Ia menilai tahun-tahun sebelumnya kedua partai itu merupakan partai yang getol menyuarakan pemilu kepala daerah secara langsung. "Tapi kenapa sekarang balik mendukung pilkada lewat DPRD," kata dia dengan suara meninggi. (Baca: Pilkada Langsung Irit Anggaran Rp 35 Triliun)
Ketua Paguyuban Dukuh Yogyakarta Sukiman mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah merampas hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika para politikus berdalih pilkada tak langsung itu untuk memangkas biaya pemilihan, bukan pilkada langsung yang harus dihilangkan. Melainkan bisa melalui perbaikan sistemnya, semisal menggelar pilkada secara serentak.
Kedatangan ratusan kepala dukuh itu diterima Ketua Sementara DPRD Yogyakarta Yoeke Indra Agung Laksana. Namun tak semua pimpinan fraksi hadir menemui kepala dukuh. "Kami sudah sampaikan (undangan rapat) pada fraksi-fraksi," kata politikus PDI Perjuangan itu. Sebagian legislator, kata dia, kini sedang terlibat dalam rapat pembahasan tata tertib, kode etik, dan tata cara beracara.
Selain Yoeke, empat legislator yang hadir adalah Sukarman (fraksi Golkar), Atmaji (PAN), Yose Rizal (Gerindra), dan Sambudi (NasDem). Tak terlihat terlihat legislator asal PKS dalam pertemuan itu. "Saya mewakili fraksi Kebangkitan Demokrasi," kata Sambudi menyebut nama fraksi gabungan partainya dengan PKB di DPRD Yogyakarta.
Atmaji mengatakan akan menyampaikan aspirasi para kepala dukuh itu pada pimpinan partainya di tingkat pusat. Namun demikian, ia mengakui, perubahan sistem pemilihan kepala daerah sejak pasca-reformasi itu telah membingungkannya. "Saya yang di partai saja bingung," kata dia di depan forum. "Lima tahun sekali ganti, padahal (manfaatnya) belum dirasakan masyarakat." (Baca: PAN: Pilkada Langsung Itu Budaya Barat)
Legislator Yogyakarta asal PKS, Zuhrif Hudaya, mengatakan memang tak ada rekannya yang hadir dalam pertemuan dengan kepala dukuh itu. Hari ini, ia melanjutkan, hanya ada dua anggota fraksinya yang hadir di ruangan fraksi. Selain dirinya, seorang lain adalah Ketua Fraksi PKS Arief Budiono.
Keduanya sedang memimpin rapat koordinasi dengan ketua fraksi PKS kota dan kabupaten. "Jadi bukan menghindar," kata dia. Adapun anggota fraksi PKS DPRD DIY lainnya, "Sedang ada (rapat) konsultasi."
Perubahan sikap politik PKS tentang pilkada, kata dia, merupakan keputusan partai di tingkat pusat. "Alasannya, dinamika politik terus berkembang," kata dia. (Baca: Pilkada DPRD Dianggap Berangus Partisipasi Rakyat)
ANANG ZAKARIA
Baca juga:
Ahok Ancam Turunkan Pangkat Pejabat Pungli
BNPB Prediksi Kebakaran Hutan Makin Tinggi
Karikaturis Tempo, Priyanto Sunarto Meninggal
Karikaturis Tempo, Priyanto Sunarto Berpulang
Berita terkait
Cerita dari Kampung Arab Kini
28 hari lalu
Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaBegini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X
31 hari lalu
Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi
Baca SelengkapnyaMenengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta
12 Maret 2024
Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755
Baca SelengkapnyaDI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah
8 Maret 2024
Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaBadai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan
20 Januari 2024
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.
Baca SelengkapnyaYogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu
4 Januari 2024
BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.
Baca SelengkapnyaGunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak
8 Desember 2023
Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.
Baca SelengkapnyaKader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya
8 Desember 2023
Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman
Baca SelengkapnyaBegini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa
8 Desember 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.
Baca Selengkapnya