Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima kedatangan Wakil Ketua MPR Republik Rakyat China Wang Jiarui beserta delegasi di Kantor Presiden, Jakarta, 16 September 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrat Jawa Tengah meminta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan pemilihan secara langsung seperti saat ini. “Menurut kami, pilkada kembali ke DPRD merupakan bagian dari revolusi mental,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto kepada Tempo, Rabu, 17 September 2014.
Demokrat Jawa Tengah berpendapat, sistem pemilu saat ini melahirkan kapitalis-kapitalis politik yang merusak mental masyarakat. Sebab, pemilih lebih mengedepankan politik uang daripada memilih pemimpin yang berkualitas. (Baca: Penyandang Cacat Tak Setuju Pilkada Lewat Dewan)
Keinginan pengurus Partai Demokrat Jawa Tengah ini bertentangan dengan keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang cenderung setuju dengan pilkada langsung. Presiden yang segera lengser ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dijaga dan dipertahankan seperti pemilihan presiden. "Mekanisme ini sesuai dengan semangat dan sistem pemerintah presidensial," ujar SBY dalam wawancara yang diunggah di situs YouTube. (Baca juga: SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada)
Dani menyatakan tidak masalah jika aspirasi pengurus di daerah bertentangan dengan keinginan SBY. “Saya kira Bapak SBY akan memahami pendapat saya,” tuturnya.
Menurut dia, yang diperlukan dalam rekrutmen calon kepala daerah adalah evaluasi sistem proses dan mekanisme rekrutmen yang dilakukan parpol. Mestinya, undang-undang mengatur soal itu, karena saat ini parpol terlalu eksklusif dan transaksional dalam menentukan calon kepala daerah.
Dani mengakui bahwa pilkada oleh DPRD bisa mengalihkan politik uang dari pemilih rakyat ke pemilih anggota DPRD. Namun, jika terkonsentrasi di lingkup DPRD dan partai politik, politik uang bisa mudah dideteksi dan diawasi. “KPK dan penegak hukum bisa melakukan tindakan preventif.” (Baca juga: Aktivis Aceh Susun Strategi Tolak RUU Pilkada)
