Jokowi-JK, umumkan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menyediakan kursi menteri bagi partai Koalisi Merah Putih yang ingin merapat. Syaratnya, mereka yang diusulkan harus profesional. Kemungkinan masuknya partai, yang dalam pemilihan presiden lalu berseberangan dengan Jokowi, diungkapkan sumber di PDI Perjuangan, kemarin.
Menurut dia, 16 kursi menteri untuk partai dibagi masing-masing lima jabatan bagi PDI Perjuangan, tiga dari Partai NasDem, tiga dari Partai Kebangkitan Bangsa, dua dari Hanura, dan satu menteri dari PKP Indonesia. Adapun dua menteri lagi disediakan untuk partai politik lain yang bersedia bergabung.
Ketika dimintai konfirmasi ihwal kemungkinan bergabungnya partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto, Jokowi tidak membantahnya. “Kemungkinan (menteri dari Koalisi Merah Putih) selalu ada,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Tentang jatah bagi masing-masing partai, Gubernur DKI Jakarta ini hanya tergelak sambil mengalihkan pandangan ke atas. "Itu kan hitung-hitungan kamu, lihat saja nanti.”
Dalam kesempatan terpisah, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan kandidat menteri dari partai koalisi tetap diprioritaskan. “Yang diutamakan partai koalisi berdasarkan jumlah perolehan kursi,” katanya. Kalla menjelaskan para kandidat nantinya diseleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan pada Oktober. Nama menteri yang terpilih bisa dipastikan dua-tiga hari setelah pelantikan mereka pada 20 Oktober mendatang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung sikap Jokowi yang memberikan ruang bagi Koalisi Merah Putih untuk mengusung kadernya sebagai menteri. "Saya berharap partai yang masuk dikasih jatah menteri," ujarnya.
Ketua Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya tetap berada di kubu Koalisi Merah Putih. “PAN sama sekali tidak terpengaruh tawaran posisi menteri dari kubu Jokowi-JK.”
