TEMPO.CO, Gowa - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gowa Abdul Haris Karaeng Sila mendukung pelaksanaan pilkada oleh DPRD. "Selain rawan gesekan, pilkada langsung juga menimbulkan dendam politik di kalangan birokrasi. Kalau tidak mendukung, bisa dimutasi," katanya, Senin, 15 September 2014. (Baca: Hakim Konstitusi Ini Dukung Pilkada Lewat DPRD)
Dalam pilkada langsung, pegawai negeri sipil terkadang menjadi mainan politik dari oknum yang memiliki kekuatan di birokrasi. Mereka digiring untuk terlibat politik praktis dan mendukung salah satu calon tertentu. "Akhirnya PNS kasihan, mereka tidak tahu harus bagaimana menyikapi ini. Karena kalau salah langkah, bisa bahaya," kata Haris.
Hal yang menjadi sorotan, kata Haris, adalah banyaknya kepala daerah yang berasal dari pemilihan langsung yang tersangkut kasus korupsi. Dari 540 kepala daerah, 324 di antaranya tersandung kasus korupsi. "Itu karena investasi politik saat pilkada langsung sangat besar. Akhirnya, mereka korupsi," kata Haris. (Baca: Pengamat: Pilkada Langsung Lebih Efisien)
Namun, pilkada langsung, menurut Haris, juga memang memiliki kelebihan. Salah satunya adalah rakyat bisa berpartisipasi mengenal dan memilih pemimpin yang disukainya. Namun, kekurangannya jauh lebih banyak ketimbang pilkada tidak langsung.
Dengan adanya pilkada tak langsung, Haris menambahkan, fungsi DPRD akan lebih maksimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hanya saja memang praktek money politik dianggap akan lebih besar. "Tapi ini kan tinggal diantisipasi dengan menyiapkan regulasi yang mengatur tentang itu," kata Haris.
AWANG DARMAWAN
Terpopuler:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
5 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
8 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
36 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
43 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
47 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
52 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaMeninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
4 Maret 2024
Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
2 Maret 2024
Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.
Baca Selengkapnya