TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menolak pelengseran yang dilakukan rapat pengurus harian pada Selasa pekan lalu. Pelengseran itu dianggap illegal dan tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Sebagai gantinya, Suryadharma mempercepat suksesi kepemimpinan melalui forum muktamar.

"Sudah disiapkan dan akan digelar Oktober nanti," ujar Wakil Ketua Umum PPP versi Suryadharma, Dimyati Natakusumah, saat dihubungi, Ahad, 14 September 2014. (Baca:Dikudeta, Suryadharma Ali Merasa Dizalimi)

Menurut Dimyati, muktamar akan dilangsung pada pekan keempat Oktober setelah pemerintahan baru terbentuk. Hingga forum itu, Suryadharma tetap menjabat sebagai ketua umum sah partai Kabah.

Pelaksanaan muktamar, kata Dimyati, sengaja dilakukan lebih awal dari agenda semula, yaitu pada 2015, untuk memperkuat solidaritas partai. Muktamar juga diharapkan bisa mengakhiri polemik di internal partai terkait status hukum Suryadharma yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi penyelenggaran haji 2012-2013. (Baca: Suryadharma Minta Ketua PPP Berikutnya Harus ke Prabowo)

Menjelang muktamar, Dimyati menyatakan Suryadharma meminta seluruh kader dan pengurus daerah tenang. Kader diminta tetap mengutamakan persatuan dan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan partai. Pengurus daerah diminta mengabaikan seluruh kebijakan yang diambil oleh pengurus di bawah kepemimpinan Emron Pangkapi dan Romahurmuziy. "Mereka secara sah sudah diberhentikan. Otomatis semua haknya di partai berakhir."

Jumat lalu, Suryadharma memang telah mengeluarkan surat pemecatan terhadap 15 pengurus harian partai yang dianggap memotori pelengseran dirinya dari jabatan ketua umum. Mereka yang dipecat adalah tiga wakil ketua umum: Emron Pangkapi, Lukman Hakim Syaifuddin dan Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Romahurmuziy dan sebelas pengurus harian lain.

Sebagai gantinya, Suryadharma mengangkat Dimyati yang sebelumnya menjabat ketua DPP menjadi wakil ketua dan Syaifullah Tamliha dari sebelumnya wakil sekjen menjadi sekjen.

Dimyati menyebut dengan keluarnya surat pemecatan, ke-15 inisiator pelengseran tak berhak lagi menggelar forum rapat seperti rapat kerja pimpinan nasional, musyawarah kerja nasional, dan muktamar. "Agenda apa pun yang mereka buat itu ilegal, tak berdasar." Pemecatan ini merupakan bentuk perlawanan Suryadharma atas pelengseran dirinya dari posisi ketua umum.

Ahad kemarin, pengurus PPP di bawah pimpinan pelaksana tugas Emron Pangkapi menggelar rapat pimpinan nasional III di Hotel Aryaduta. Rapat dihadiri 29 pengurus DPW dan 35 dari 54 pengurus pusat. Selain konsolidasi kepengurusan baru, rapimnas juga menyiapkan pelaksanaan mukernas yang akan digelar 23-24 September nanti. Sedangkan muktamar akan dilakukan awal 2015 nanti.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2
Hasil Pertandingan Liga Primer Inggris