Luberan lumpur Lapindo terlihat mengarah ke pemukiman warga area terdampak akibat jebolnya tanggul lumpur di Titik 68, desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, 10 September 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sudah selesai memperbaiki tanggul lumpur Lapindo yang jebol di titik 68 Desa Gemposari Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. "Perbaikan selesai. Insya Allah lebih maksimal," kata juru bicara BPLS, Dwinanto Hesti Prasetyo, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Warga Melunak, BPLS Mulai Perbaiki Tanggul Lumpur)
Tanggul lumpur itu jebol pada Rabu, 10 September 2014. Perbaikan tanggul menggunakan dua unit alat berat (Beckhoe) ke lokasi tanggul.
Menurut Dwinanto, dengan selesainya perbaikan tanggul itu, maka aliran air ke sisi utara yang banyak perumahan warga kini sudah aman, sehingga warga Gempolsari yang teraliri air lumpur tidak perlu resah lagi. Meski begitu, dia mengatakan pihaknya akan terus memantau tanggul-tanggul yang sudah terbilang kritis karena ketinggian air hampir sama dengan tanggul. (Baca: Tanggul Lumpur Lapindo di Gempol Sari Jebol)
Adapun tanggul-tanggul yang terbilang kritis yaitu di titik 73 Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin; di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong; dan titik 34 Desa Pajarakan, Kecamatan Jabon. "Kami tidak bisa berbuat banyak karena masih dilarang warga," katanya.
Sulastri, salah satu warga korban lumpur yang rumahnya tergenang air lumpur beberapa waktu lalu, bersyukur karena BPLS akhirnya memperbaiki tanggul hingga selesai. Aliran air lumpur tidak lagi mengalir ke rumahnya. "Alhamdulillah rumah saya sudah kering," kata Sulastri kepada Tempo.
Kendati perbaikan tanggul selesai, kata dia, nasib warga korban lumpur tak bisa dianggap selesai. Sebabnya, para warga Gempolsari enggan pindah dari rumah mereka selama ganti rugi belum dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. "Kami belum tenang sebelum ganti rugi belum beres," katanya.
Dia berharap pemerintah bisa memberikan dana talangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Rumah dan lingkungan yang kami tinggali sudah tidak layak huni," ujar Sulastri.
