Calon Walikota Kediri Abu Bakar. ANTARA/Rudi Mulya
TEMPO.CO, Kediri - Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar yang diusung Partai Amanat Nasional memilih bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung ketimbang lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Abu Bakar yang baru dilantik lima bulan lalu mengatakan dirinya merupakan produk pemilihan langsung. "Masyarakat yang punya hak menilai kinerja saya," katanya, Sabtu, 13 September 2014.
Dia mempertanyakan alasan partai anggota Koalisi Merah Putih menolak pemilihan langsung dengan dalih politik uang. Sebab, apa yang ia lakukan saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah lalu betul-betul berbasis komunikasi dari rumah ke rumah.
Jika hal itu dituding sebagai bentuk pelanggaran etika yang dikaitkan dengan politik uang, ujar Abu Bakar, tidak ada yang bisa menjamin pemilihan melalui DPRD akan lebih steril. "Saya kira akan sama saja," tuturnya. (Baca berita yang lain: Menteri: Tak Ada Jaminan Pemilu Terbatas Baik)
Justru, dengan pemilihan langsung, kata Abu Bakar, akan memberikan amanat lebih besar kepada kepala daerah dalam bekerja. Sebab, pertanggungjawaban kinerjanya akan diberikan langsung kepada masyarakat dan bukan melalui partai politik.
Sikap Abu Bakar berseberangan dengan Ketua Dewan Pengurus Cabang PAN Kota Kediri Kolifi Yunon. Pejabat sementara Ketua DPRD Kota Kediri ini tetap mengikuti keputusan partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurut dia, pemilihan Wali Kota Kediri yang baru usai menunjukkan ada pihak-pihak yang mempertontonkan praktik politik uang yang luar biasa. "Ini menunjukkan masyarakat kita belum siap berpolitik," ujarnya. (Baca: Menteri Amir: Presiden Tak Bisa Tarik RUU Pilkada)
Saat ini pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang Pilkada. Satu bagian yang hendak diubah adalah mekanisme pemilihan secara langsung. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemilihan oleh DPRD.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui bahwa usul pemilihan oleh DPRD berasal dari kementeriannya. Pertimbangan dan tujuannya adalah mengikis ongkos pemilihan secara langsung yang sangat besar. Gamawan menyebut betapa mahalnya biaya cetak surat suara, dana kampanye, serta ongkos sosial yang timbul seusai pemilihan langsung. (Baca juga: Ide Ridwan Kamil Agar Pilkada Langsung Hemat)
