Karyawan memberikan hasil urinenya untuk dilakukan pengujian oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di gedung KPK, Jakarta, 11 Agustus 2014. Tes urine tersebut untuk mencegah dan memberantas penggunaan narkotika di gedung KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Malang - Penyalahgunaan narkoba mulai menyasar para pelajar di tingkat sekolah menengah pertama. Badan Narkotikan Nasional (BNN) Kota Malang menemukan puluhan pelajar SMP mulai coba-coba mengonsumsi obat-obatan berbahaya.
"Sudah ada yang ditemukan mengkonsumsi obat jenis dextromethorphan dan double L," kata Kepala BNN Kota Malang, Ajun Komisaris Besar Hennry Budiman, Jumat 12 September 2014. (Baca: Puluhan Polisi Jakarta Barat Positif Narkoba)
Untuk itu, ia melakukan pembinaan untuk pelajar agar tak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Salah satunya di SMP Negeri 23, BNN melayangkan surat ke sekolah setelah menemukan pelajar yang terjerat narkoba.
Meminta sekolah melakukan tes urine secara mandiri. Tujuannya, untuk mengetahui dan memastikan tak ada pelajar yang menggunakan narkoba.
"Tes urine secara mandiri oleh sekolah, dana BNN terbatas," katanya. Sejauh ini, BNN Kota Malang hanya mendapat jatah 1.500 pemeriksaan setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan di intitusi pemerintah.
Saat ini, peralatan untuk test urine telah menipis dan tersisa untuk keadaan darurat. Seperti memeriksa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan TNI.
"Kami tak memungut biaya, tapi sekolah diharapkan menyediakan peralatan test urine," katanya. Setiap alat tes urine untuk tiga parameter seharga Rp 40 ribu tergantung merk.
Sedangkan peralatan tes urine dengan enam parameter sekitar Rp 100 ribu. Enam parameter, katanya, lengkap bisa mendeteksi penggunaan narkoba pil, ganja, ekstasi, sabu-sabu dan putaw.
Wakil Kepala SMP Negeri 23 Kota Malang Ruby Santoso menjelasan jika pemeriksaan tes urine bakal dilaksanakan pekan depan. Tes Urine dilakukan setelah BNN menemukan ada siswa yang mengonsumsi pil koplo. Pemeriksaan akan dilakukan kepada seluruh siswa semua tingkatan. (Baca: Polisi Tertangkap di Kampung Ambon)
"Setiap siswa membayar Rp 30 ribu," katanya. Alasannya, sekolah tak menganggaran untuk pemeriksaan tes urine tersebut. Sehingga meminta wali murid untuk membayar biaya tes urine. Khusus untuk siswa dari keluarga miskin akan dibebaskan dari pembiayaan.
