Ekspresi capres Jokowi menggelar konferensi pers saat mengunjungi Kantor DPD PDIP di Serang, Banten, 16 Juli 2014. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mengucapkan terima kasih kepada relawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan meminta keterangan Ketua PDIP Gunungkidul Budi Utama tentang dukungannya pada pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Harus kami klarifikasi dulu," kata Ketua PDIP DIY Bambang Praswanto, Jumat, 12 September 2014. (Baca: Pilkada DPRD Dianggap Berangus Partisipasi Rakyat)
Beberapa waktu lalu, seperti dilansir di media massa, Budi menyatakan sikap berbeda dengan partainya. Dalam hal ini, PDIP mendukung pemilu kepala daerah secara langsung. Sikap Budi itu berdasarkan keputusan Rakernas PDIP Desember 2013 yang mendukung pilkada lewat DPRD. (Lihat: Menteri Amir: Presiden Tak Bisa Tarik RUU Pilkada)
Menurut Bambang, sikap bertentangan dengan keputusan PDIP itu adalah sebuah pelanggaran. Ada empat jenis sanksi yang akan diberikan bagi kader yang melanggar. Dari peringatan, pemberhentian jabatan, skorsing, hingga pemecatan. Namun ia tak mau gegabah. DPD PDIP DIY tetap harus meminta keterangan langsung dari Budi tentang keabsahan pernyataannya di media itu.
Ia optimistis pendukung pilkada langsung akan memenangi perdebatan dalam Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah di DPR. Kalaupun tak lolos, ia memperkirakan akan muncul banyak tentangan dari berbagai kalangan masyarakat, dari lembaga swadaya masyarakat hingga akademikus. "Pasti ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar Bambang.
Berdasarkan keyakinan itu pula, tutur ia, PDIP DIY tetap mempertahankan strategi pemenangan calonnya dalam pilkada sesuai dengan pemilihan langsung. Tahun 2015, tiga dari lima daerah di DIY akan menggelar pilkada, yakni Gunungkidul, Bantul, dan Sleman. "Kami siapkan pilkada langsung," katanya.
Salah satu bentuk persiapan itu dilakukan dengan mempersiapkan sejumlah kualifikasi bagi bakal calon yang diusung. Selain berasal dari kader PDIP, bakal calon harus sosok yang disenangi rakyat. "Kami berkoalisi dengan rakyat," ujar Bambang.