TEMPO.CO, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Salahuddin Wahid, berpendapat RUU Pemilihan Kepala Daerah semestinya tidak buru-buru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada periode ini. Dia beralasan tidak mudah memutuskan apakah sebaiknya pilkada dilakukan langsung atau oleh DPRD. Keduanya sama-sama memiliki alasan sama kuat.
"Turunkan dulu suhu politik," kata Gus Solah, sapaan akrab Salahuddin, saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2014. "Biar diputuskan oleh DPR berikutnya." Solah mengklaim bahwa Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga tidak menginginkan beleid ini buru-buru disahkan (baca: Ini Alasan Pemerintah Tak Tarik RUU Pilkada)
Cucu pendiri Nahdlatul Ulama ini lebih mengkehendaki adanya pemilihan secara langsung. "Hasil sigi lembaga survei mengkehendaki demikian," kata Gus Solah. Solah memahami adanya pilkada langsung memakan biaya tinggi. "Ini memang konsekuensi aspirasi rakyat," kata Solah.
Pengurus Besar NU dan Pengurus Pusat Muhammadiyah memang menghendaki adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD. PBNU menggelar pertemuan pada September 2012 yang merekomendasikan pilkada tidak langsung. "Kalau langsung, biaya sosialnya tinggi," kata Emha Nabil Harun, Staf Ahli Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, kepada Tempo.
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada ada enam fraksi yang menginginkan pilkada oleh DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra (baca: Saldi Isra Minta SBY Tarik RUU Pilkada)
Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan menghemat anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung.
